Tiga Lokasi di Kalteng Dilirik Jokowi Jadi Ibu Kota Republik Indonesia

PALANGKARAYA - Tiga lokasi di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dilirik menjadi calon ibu kota Republik Indonesia sebagai pengganti Jakarta. Ketiganya adalah Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin mengunjungi tiga lokasi tersebut. Tiga kabupaten/kota tersebut di Kalteng dikenal sebagai kawasan segitiga.

"Kalau dari sisi keluasan, di sini mungkin paling siap. Mau minta 300.000 hektare ya siap di sini. Kalau kurang masih tambah lagi juga siap," kata Jokowi saat di lokasi peninjauan yang berada di kawasan Gunung Mas Kalteng, Rabu (8/5/2019). (Baca Juga: Rakyat Perlu Presiden Baru, Bukan Ibu Kota Baru)

Wilayah di tiga kota/kabupaten tersebut memang sebelumnya disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalteng sebagai calon ibu kota baru. Perlu diketahui, mantan Presiden Republik Indonesia Soekarno pernah memiliki visi untuk menjadikan salah satu wilayah Kalteng yakni Kota Palangkaraya sebagai ibu kota negara.

"Beliau dulu memilih kemungkinan kan juga pasti ada alasan-alasan khusus dan alasan besar. Itu yang juga dilihat. Enggak mungkin sebuah keputusan disampaikan tanpa sebuah argumentasi data dan fakta lapangan yang matang," katanya.

Berbeda dengan calon ibu kota yang sebelumnya dikunjungi, tiga wilayah ini memiliki keunggulan dari sisi kebencanaan dan lahan yang sangat luas. Di wilayah sebelumnya yakni Kutai Kertanegara memiliki kelebihan di sisi kesiapan infrastruktur transportasi.

"Sekali lagi, ini menyangkut aspek yang tidak hanya satu-dua. Urusan banjir mungkin di sini tidak. Urusan gempa di sini tidak. Tapi kesiapan infrastruktur harus dimulai dari nol lagi," paparnya.

Jokowi mengatakan bahwa kunjungannya ke sejumlah calon ibu kota ini dilakukannya untuk mengetahui gambaran awal mengenai kelayakan wilayah-wilayah itu. Nantinya, tim khusus akan kembali berkunjung untuk melakukan kajian dan kalkulasi mengenai kelayakannya sebelum pada akhirnya diambil keputusan.

"Saya ini ke lapangan hanya satu (tujuan), mencari feeling-nya. Biar dapat feeling-nya. Kalau sudah dapat feeling-nya, nanti kalkulasi dan hitung-hitungan dalam memutuskan akan lebih mudah. Kalau ke lokasi saja belum, dapat feeling dari mana," paparnya.

Pada kunjungan tersebut Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Staf Khusus Presiden Sukardi Rinakit, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan Bupati Gunung Mas Arton Dohong.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam wawancara khusus dengan KORAN SINDO mengungkapkan, memang alasan pemindahan ibu kota negara karena Pulau Jawa sudah terlalu padat. Dia menilai, dengan pemisahan ibu kota negara dengan pusat bisnis, maka dapat semakin memperkuat otonomi daerah.

"Kalau dipisahkan tentu Jakarta jadi pusat ekonomi maka akan terjadi otonomi yang luas dan juga kesempatan yang baik. Tapi ini butuh waktu. Jadi tidak begitu ada keputusan langsung jadi. Semua butuh persiapan perencanaan, rumah, kantor, markas tentara. Rumah PNS itu butuh 500.000. Dan bukan rumah tipe 36. Tapi rumah sedang dan besar tentu," ujarnya.

Ditanyakan wilayah mana yang berpotensi kuat menjadi ibu kota negara, JK mengatakan bahwa saat ini pemerintah terus melakukan kajian. Namun yang pasti Bappenas sendiri telah menetapkan kritereia-kritera yang harus dipenuhi suatu daerah untuk menjadi ibu kota negara baru.

"Hari ini (kemarin) presiden di Kalimantan untuk lihat langsung. Kita tunggu saja. Itu juga nanti akan dievaluasi lagi. Setidaknya Bappenas sudah mengevaluasi dan menetapkan syarat utama. Misalnya wilayahnya strategis harus berada di tengah Indonesia, lingkungannya baik, masyarakatnya juga toleran. Macam-macamlah. Tentunya ini tidak mudah dipenuhi semua daerah. Mungkin ada daerah yang strategis di tengah tapi rawan gempa. Ada yang tidak rawan gempa tapi airnya sulit. Semua dibutuhkan yang baik," tandasnya.

JK mengatakan, hal pertama yang harus dilakukan jika sudah menetapkan lokasi adalah mempersiapkan infrastukturnya. Menurut dia, proses ini memakan waktu yang tidak sebentar. Jika melihat pengalaman negara lain yang memindahkan ibu kotanya berkisar 10 sampai 20 tahun.

"Apalagi kita negara besar. Lalu yang sebenarnya melakukan pemindahan itu negara federal. Di mana urusan pusat itu minimum, karena yang lain dijalankan oleh provinsi atau negara bagian. Jadi, mau tidak mau kita harus belajar otonomi yang betul-betul kuat. Inisiatif dan kewenangan daerah harus kuat," ujarnya.