Provinsi Jateng Terbanyak Cegah Kebocoran, Nilainya Rp1,2 Triliun

SEMARANG - Provinsi Jawa Tengah berhasil mencegah kebocoran anggaran pada APBD 2018 hingga Rp1,2 triliun dan merupakan jumlah terbanyak secara nasional. Atas prestasi ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberi penghargaan kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Efisiensi anggaran Jateng ini merupakan buah dari penerapan sistem e-planning dan e-budgeting melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penghargaan diterima Ganjar dari Menteri PANRB Syafruddin di Ballroom Hotel Four Points Makassar, Selasa (19/2/2019).

Syafruddin mengatakan, Provinsi Jateng juga berhasil menaikkan nilai evaluasi dari semual BB menjadi A. (Baca Juga: Pemkot Salatiga Raih Penghargaan SAKIP Award)

"Ini merupakan SAKIP Award yang ketiga. Jateng merupakan satu-satunya provinsi yang mendapat predikat A di wilayah III ini. Namun di wilayah lain, masih ada tiga provinsi lain di Indonesia yang memperoleh nilai A, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Efisiensi anggaran atas penggunaan SAKIP ini paling besar nilai efisiensinya adalah Provinsi Jateng, kemudian nomor duanya baru Yogyakarta," katanya.

Melalui SAKIP, Pemprov Jateng berhasil memangkas ribuan kegiatan di 2018. Sekitar 80,84% kegiatan di Jateng dipangkas, dari yang semula 4.646 kegiatan, hanya menjadi 890 kegiatan. Jateng sendiri juga mengembangkan perencanaan kegiatan terintegrasi melalui Government Resources Management System (GRMS).

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan keberhasilan meraih predikat A karena pihaknya belajar dari tahun sebelumnya. Jateng juga mencoba menyerap strategi provinsi lain sehingga mampu mencapai hasil maksimal tahun ini.

"Tinggal bagaimana komitmen kita semua untuk bersama-sama memperbaiki akuntabilitas dan kinerja," kata Ganjar. (Baca Juga: Penerapan SAKIP Kabupaten Sleman Raih Nilai Terbaik)

Ketika ditanya tentang efisiensi anggaran Provinsi Jateng yang paling tinggi dibandingkan provinsi lain, menurut Ganjar, bukan sesuatu yang harus dilebih-lebihkan. "Sebenarnya bukan tidak bagus tingkat efisiensi di provinsi-provinsi lain, tapi mungkin mereka lebih duluan lebih efisien dibandingkan Jateng," katanya.

Ganjar menuturkan, dengan diterapkannya SAKIP, maka terjadi sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang terukur serta akuntabel. Dan yang paling penting, SAKIP dapat mengurangi kebocoran anggaran. "Efisiensi itu bisa kita alihkan untuk anggaran pendidikan, dan kita bisa berikan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan sumber daya manusia," katanya.