alexametrics
APBD Jateng Naik Rp2,1 Triliun, Ganjar Fokus Tingkatkan Fasilitas Dasar Masyarakat
APBD Jateng Naik Rp2,1 Triliun, Ganjar Fokus Tingkatkan Fasilitas Dasar Masyarakat

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020 sebesar Rp28,77 triliun. Dibanding ABPD tahun lalu sebesar Rp26,63 triliun, terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp2,1 triliun pada usulan APBD tahun ini.

DPRD Batang Setujui RAPBD Perubahan 2019
DPRD Batang Setujui RAPBD Perubahan 2019

DPRD Kabupaten Batang menyetujui Rancangan Perubahan APBD 2019 yang disampaikan Bupati Batang Wihaji pada Sidang Paripurna tentang Persetujuan Bersama di kantor dewan.

Eksekusi Korupsi APBD Gunungkidul Sisakan Delapan Orang
Eksekusi Korupsi APBD Gunungkidul Sisakan Delapan Orang

Kejaksaan Negeri Gunungkidul terus menyelesaikan eksekusi terhadap mantan anggota DPRD Gunungkidul periode 1999-2004 yang dinyatakan bersalah dalam korupsi APBD 2003/2004.

DPRD Jateng Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2018
DPRD Jateng Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2018

DPRD Jawa Tengah menetapkan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Daerah (Perda), Selasa (25/6/2019).

Empat Mantan Anggota DPRD Gunungkidul Dieksekusi Hari Ini dalam Kasus Korupsi
Empat Mantan Anggota DPRD Gunungkidul Dieksekusi Hari Ini dalam Kasus Korupsi

Kejaksaan Negeri Gunungkidul kembali melanjutkan eksekusi putusan Mahkamah Agung atas perkara Korupsi APBD Gunungkidul tahun 2003/2004.

Eksekusi Korupsi APBD, 5 Mantan Anggota DPRD Gunungkidul Mangkir
Eksekusi Korupsi APBD, 5 Mantan Anggota DPRD Gunungkidul Mangkir

Kejari Gunungkidul akhirnya melaksanakan Putusan MA untuk melakukan eksekusi lanjutan terhadap eks anggota DPRD Gunungkidul atas perkara korupsi APBD 203/2004.

APBD Berpotensi Makin Terbebani Gaji Perangkat Desa
APBD Berpotensi Makin Terbebani Gaji Perangkat Desa

APBD berpotensi makin terbebani gaji perangkat desa, menyusul mekanisme pemberian gaji perangkat desa setara dengan pegawai negeri sipil (PNS) golongan II A.