alexametrics
Pengamat: Demo Mahasiswa Harusnya ke Istana
Pengamat: Demo Mahasiswa Harusnya ke Istana

Meski pemerintah telah menunda penetapan empat RUU namun salah satu RUU yang paling banyak penolakan dan kontroversi yani RUU KPK justru telah lebih dulu disahkan menjadi undang-undang.

Ketua PP Muhammadiyah Minta Polisi Tak Represif ke Mahasiswa
Ketua PP Muhammadiyah Minta Polisi Tak Represif ke Mahasiswa

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengajak semua pihak menghargai aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan mahasiswa di Indonesia adalah gerakan untuk memperjuangkan aspirasi rakya.

Menkumham: Tak Ada Kegentingan yang Memaksa Untuk Perppu KPK
Menkumham: Tak Ada Kegentingan yang Memaksa Untuk Perppu KPK

Pemerintah memastikan tidak ada rencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perppu KPK).

Ketua DPRD Salatiga Akomodasi Tuntutan Mahasiswa
Ketua DPRD Salatiga Akomodasi Tuntutan Mahasiswa

Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit menyatakan, pihaknya akan mengakomodasi tuntutan mahasiswa yang menggelar demo di depan Kanto DPRD Kota Salatiga, Kamis (25/9/2019).

Mahasiswa Salatiga Demo Tolak Pelemahan Pemberantasan Korupsi
Mahasiswa Salatiga Demo Tolak Pelemahan Pemberantasan Korupsi

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) demo di depan Kantor DPRD Salatiga.

Akhirnya HMI Tolak Revisi UU KPK hingga RUU KUHP
Akhirnya HMI Tolak Revisi UU KPK hingga RUU KUHP

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) akhirnya mengeluarkan sikap terkait kondisi bangsa akhir-akhir ini.

Pengesahan RUU yang Kejar Tayang Dinilai Sarat Kepentingan
Pengesahan RUU yang Kejar Tayang Dinilai Sarat Kepentingan

DPR periode 2015-2019 dan pemerintah mengebut pembahasan dan pengesahan revisi UU dan RUU. Pengesahan yang terkesan kejar tayang sarat kepentingan pemerintah dan DPR.

Orang Jujur dan Tak Mencla-mencle Diharapkan Jadi Dewan Pengawas KPK
Orang Jujur dan Tak Mencla-mencle Diharapkan Jadi Dewan Pengawas KPK

Pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah disetujui DPR dan pemerintah di dalam revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang disahkan pada Selasa 17 September lalu.

Revisi UU KPK Khianati Reformasi, JAK Akan Ajukan Uji Materi ke MK
Revisi UU KPK Khianati Reformasi, JAK Akan Ajukan Uji Materi ke MK

Gelombang penolakan revisi UU KPK masih berlanjut di Yogyakarta. Kali ini pengiat antikorupsi dari berbagai elemen kembali menyatakan menolak revisi UU KPK

Bawa Keranda, Mahasiswa Semarang Tolak Pimpinan Baru KPK
Bawa Keranda, Mahasiswa Semarang Tolak Pimpinan Baru KPK

Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Semarang Jawa Tengah turun ke jalan menolak rencana revisi Undang-Undang KPK.

Yasonna Sebut Dewan Pengawas KPK Beda dengan Komjak atau Kompolnas
Yasonna Sebut Dewan Pengawas KPK Beda dengan Komjak atau Kompolnas

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nantinya akan berbeda dengan Komisi Kejaksaan (Komjak) yang mengawasi Kejaksaan maupun Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang mengawasi Polri.

Revisi UU No 30/2002 Lumpuhkan Penindakan KPK
Revisi UU No 30/2002 Lumpuhkan Penindakan KPK

Disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dinilai dapat melumpuhkan penindakan di KPK. Pandangan itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Menkumham Yasonna: Presiden Setuju Revisi UU KPK Disahkan
Menkumham Yasonna: Presiden Setuju Revisi UU KPK Disahkan

Rapat Paripurna DPR, Selasa (17/9/2019) siang telah mengesahkan revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).