alexametrics
UII Ajukan Judicial Review UU KPK ke Mahkamah Konstitusi
UII Ajukan Judicial Review UU KPK ke Mahkamah Konstitusi

UII Yogyakarta mengajukan judicial review UU Nomor 19/2019 tentang perubahan UU No 30/2002 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tak Terbitkan Perppu KPK, Jokowi: Kita Harus Sopan Santun Bertata Negara
Tak Terbitkan Perppu KPK, Jokowi: Kita Harus Sopan Santun Bertata Negara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Advokat Muda Indonesia Sarankan Judicial Review UU KPK
Advokat Muda Indonesia Sarankan Judicial Review UU KPK

Judicial review dinilai merupakan salah satu cara prosedural dan legal yang bisa dilakukan terhadap produk hukum.

Pukat UGM: Surat Terbuka Ekonom Kuatkan Presiden Terbitkan Perppu KPK
Pukat UGM: Surat Terbuka Ekonom Kuatkan Presiden Terbitkan Perppu KPK

Surat terbuka dari para ekonom perguruan tinggi di Indonesia bisa menjadi dasar dan menguatkan Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu KPK.

Ratusan Ekonom Kirim Surat Terbuka Minta Presiden Batalkan UU KPK
Ratusan Ekonom Kirim Surat Terbuka Minta Presiden Batalkan UU KPK

Ratusan ekonom dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Beberapa di antaranya dari UGM.

YLBHI Sebut Banyak Pasal Tumpang Tindih di UU KPK Hasil Revisi
YLBHI Sebut Banyak Pasal Tumpang Tindih di UU KPK Hasil Revisi

Ketua YLBHI, Asfinawati menganggap, sejak awal dalam revisi UU KPK terdapat pasal yang berpotensi membingungkan masyarakat, terutama terkait pembentukan dewan pengawas KPK.

ICW: Pemberantasan Korupsi Masuk Jalur Lambat
ICW: Pemberantasan Korupsi Masuk Jalur Lambat

Mulai hari ini, Kamis (17/10/2019) Undang-undang Komisi Pemberatansan Korupsi (KPK) yang direvisi dan telah disahkan resmi berlaku.

UU KPK Hasil Revisi Berlaku Mulai Pukul 00.00 WIB
UU KPK Hasil Revisi Berlaku Mulai Pukul 00.00 WIB

Meski tidak ditandangani presiden Undang-undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) hasil revisi akan mulai berlaku sejak pukul 00.00 WIB, Kamis 17 Oktober besok.

JAK Yogyakarta Desak Presiden Jokowi Keluarkan Perppu KPK
JAK Yogyakarta Desak Presiden Jokowi Keluarkan Perppu KPK

Jaringan Anti Korupsi (JAK) Yogyakarta mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.

PDI Perjuangan Tegaskan Menolak Perppu KPK
PDI Perjuangan Tegaskan Menolak Perppu KPK

Wacana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait dengan pembatalan revisi Undang-undang (UU) KPK mendapat penolakan sejumlah pihak.

PDIP Yakinkan Jika Tak Ada Kegentingan untuk Terbitkan Perppu KPK
PDIP Yakinkan Jika Tak Ada Kegentingan untuk Terbitkan Perppu KPK

PDIP memastikan bahwa tidak ada kegentingan yang memaksa sehingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas hasil revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK.

Peneliti LIPI Minta Presiden Segera Keluarkan Perppu KPK
Peneliti LIPI Minta Presiden Segera Keluarkan Perppu KPK

Presiden Jokowi dinilia perlu mengeluarkan peratuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) karena revisi UU KPK dinilai cacat prosedural dan substansi.

Desakan Agar Dikeluarkan Perppu KPK Dianggap Kurang Pas
Desakan Agar Dikeluarkan Perppu KPK Dianggap Kurang Pas

Desakan sejumlah pihak kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan Revisi UU KPK dinilai kurang pas.