Mahasiswa Jangan Demo saat Pelantikan Presiden Karena Sakral

SEMARANG - Mahasiswa diharapkan tidak turun jalan menggelar aksi demonstrasi saat berlangsungnya pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Maruf Amin pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Harapan tersebut disampaikan mantan aktivis 98, Abdul Kadir Karding. “Ini kan negara demokrasi, turun itu sih hak, tetapi saya ini juga aktivis 98-90an. Dulu kita demo itu punya tuntutan-tuntutan ideal dan tuntutan-tuntutan target yang bisa kita capai,” kata Karding kepada SINDOnews, Selasa (15/10/2019).

“Tetapi jangan kemudian turun ketika pelantikan (presiden-wapres) karena itu sakral, jangan menodai sakralitas pelantikan. Itu menurut saya tidak boleh ada ampun, karena itu menyangkut image pemerintah di luar negeri dan ke dalam negeri. Jadi, adik-adik mahasiswa gak usah turun, nanti kita dialogkan. Soal RUU KUHP, RUU KPK, RUU yang lain kita dialogkan,” ujarnya.

Dia menilai bahwa berdasarkan etikanya apa yang menjadi tuntutan para mahasiswa terkait revisi RUU KPK, RUU KUHP dan lains sebagainya sudah dituruti oleh pemerintah.

“Misalnya, awalnya permintaan revisi terhadap RUU KUHP, dan seluruh undang-undang yang dianggap bermasalah itu sudah dituruti oleh Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi ngajak dialog, Ketua DPR ngajak dialog. Jadi sebenarnya ruang aspirasi itu sudah dibuka luas,” ungkapnya.

Oleh karena itu, kata Karding, kita tidak boleh pokoknya. “Silakan menyampaikan aspirasi tetapi dalam batas-batas etika demokrasi. Demokrasi itu kan ada etikanya dan harus melalui jalur formal demokrasi, hukum misalnya ya gak sepakat dengan revisi UU KPK ayo revisi lewat MK atau legislatif review,” tandas politisi PKB ini.