Dilaporkan Polisi, Hanum Rais Mangkir Rapat Paripurna DPRD DIY

YOGYAKARTA - Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Hanum Salsabila Rais tidak hadir dalam rapat paripurna, Senin (14/10/2019). Belum diketahui pasti alasan mangkirnya putri Amien Rais tersebut.

Wakil Ketua DPRD DIY, Suharwanto mengatakan, ada dua anggota yang tidak hadir dalam rapat paripurna. Keduanya adalah Hanum Salabila Rais dari Fraksi-PAN dan Heri Dwi Haryono dari Fraksi NasDem, PSI, dan Demokrat. "Kita tidak tahu alasannya," kata politikus PAN tersebut.

Hanum sendiri diketahui telah dilaporkan polisi akibat cuitannya di media sosial yang menyatakan peristiwa penusukan yang menimpa Menko Pulhukam Wiranto merupakan rekayasa. Suharwanto mengaku menghormati proses hukum setelah adanya pelaporan tersebut.

"Kami hormati yang melaporkan Mbak Hanum, kami hormati pendapat Mbak Hanum, dan kami hormati proses hukum yang berlaku," ujar Suharwanto.

Wakil Ketua DPD PAN DIY ini berharap apa yang terjadi ini harus menjadi bagian proses pendewasaan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meski dalam kasus ini tidak ada aturan internal yang dilanggar. Menurutnya, PAN tidak pernah melarang anggotanya berkomentar dan mengeluarkan pendapat.

"Cuitan itu juga tidak melanggar koridor dan aturan di Dewan," ujarnya. Meski telah menjadi polemik, PAN DIY belum melakukan komunikasi dengan Hanum, termasuk menyiapkan langkah advokasi hukum juga belum ada.

Hanum Salsabiela Rais dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh kelompok relawan Jamiyyah Jokowi-Maruf. Putri Amien Rais itu dituduh membuat hoaks dan menyebarkan ujaran kebencian terkait kasus penusukan Menko Polhukam Wiranto.

Kordinator Jamiyyah Jokowi-Maruf Rody Asyadi menuturkan, pernyataan Hanum Rais ngawur dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebagai figur publik, Hanum semestinya tidak mengeluarkan pernyataan sembarangan.

"Itu adalah berita bohong. Banyak masyarakat simpatik tapi Mbak Hanum memberikan statement, penilaian tentang penyerangan Pak Wiranto dan Kapolsek Menes itu rekayasa dan hanya caper dan bertujuan untuk pengucuran dana deradikalisasi dan sebagainya," kata Rody di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (11/10/2019).