Pejabat Negara Tak Usah Kaku, Tapi Harus Diperketat

SEMARANG - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding mengaku sedih dan prihatin atas insiden penusukan Menkopolhukam, Wiranto di Pandeglang Banten.

Menurutnya, kasus penusukan Wiranto harus menjadi pelajaran bahwa kelompok-kelompok radikal telah menyebar di Indonesia. “ Tentu kita sedih dan prihatin dan tentu harus mengambil pelajaran dari kasusnya Pak Wiranto ini bahwa pelajaran pertama adalah kelompok-kelompok radikal ini sudah menyebar. Ya sudah lampu kuning menuju merah,” ungkap Karding saat ditemui SINDOnews di Auditorium FPIK Undip Semarang, Jumat (11/10/2019).

“Di aparatur sipil negara (ASN) ada yang terpapar, di BUMN juga ada, di kampus ada, di masyarakat ada, dan perusahaan-perusahaan juga banyak. Ini tentu tantangan terbesar ke depan, karena bukan kita tidak suka radikalisme atau apa, tetapi faktanya di semua negara bahkan di sini juga itu yang ada adalah kemungkinan besar kita akan pecah, kita akan kacau,” ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap ada upaya-upaya yang serius dan fokus dari pemerintah ke depan untuk mengurangi atau mereduksi serta melakukan deradikalisasi terhadap Bangsa ini.

Menurutnya, seluruh institusi apakah itu kampus, Pemda, BUMN harus tegas dan tidak boleh bermain-main. Selain itu juga harus ada program-program lain misal ideologi soal pancasila , program-program Deradikalisasi yang lain termasuk main medsos dan sebagainya harus kita kelola dengan baik.

“Hikmah kedua dari kasus tersebut adalah pejabat negara ini menurut saya ya tak usah terlalu kaku tapi harus diperketat. Jujur saya khawatir pada Pak Jokowi, kan kalau kemana-mana hobinya salaman, itu harus ada cara yang dipakai agar kebiasaan itu tetap tetapi ada sistemnya, sehingga betul-betul kita utamakan dan pastikan keamanan presiden dan pejabat negara terjaga,” tegasnya.