Pangdam Diponegoro: Kita Beri Sanksi bagi Prajurit TNI Tak Netral

SEMARANG - Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Mochamad Effendi menegaskan bahwa sesuai garis komando, TNI harus netral. Menurutnya, prajurit dan PNS TNI tidak boleh memihak salah satu kontestan peserta Pemilu.

“Kami tidak akan melibatkan personel maupun fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki TNI dalam kegiatan pemilu seperti kampanye oleh calon/partai tertentu peserta Pemilu. Tidak boleh dan sangat dilarang,” tegas Mayjen M Effendi di Makodam IV/Diponegoro, Semarang, Selasa 22 Januari 2019.

Kodam IV/Diponegoro sebagai bagian dari TNI mempunyai tugas untuk menyukseskan penyelenggaran Pemilu 2019. Kodam juga harus bisa mewujudkan bagaimana Pemilu itu berjalan dengan tertib, lancar dan aman. Diharapkan, pemilu dapat berjalan sesuai aturan dan mekasnisme yang ada, tidak ada hambatan, benar-benar aman dan kondusif.

Pangdam menyatakan, TNI siap menyukseskan pemilu dan siap membantu penyelenggara pemilu seperti KPU. Semisal KPU mengalami kendala dalam mendistribusikan logistik pemilu, lanjut dia, dengan sarana yang dimiliki Kodam IV/Diponegoro siap untuk membatu. Demikian juga dalam hal keamanan, Kodam siap membackup rekan-rekan dari Polri yang memiliki tugas langsung dalam pengamanan.

“Dalam pelaksanaannya nanti, Kodam akan menyiagakan pasukannya sesuai permintaan Kapolda (Irjen Condro Kirono),” terangnya.

Pangdam juga menyakinkan bila ada anggotanya yang melanggar Netralitas TNI akan ditindak tegas. “Begitu ada laporan dari masyarakat atau ada masyarakat yang melihat, kami akan langsung cek, yang bersangkutan langsung dipanggil dan dimintai keterangan untuk mengetahui sejauh mana kadar keterlibatannya,” tegas jenderal bintang dua ini.

"Dan bila benar-benar terbukti, langsung akan kita berikan sanksi sesuai dengan kadar kesalahannya,”tegasnya.