Pengurus Golkar DIY Sebut Ada Aktor di Balik Aksi Turunkan Haryadi

YOGYAKARTA - Suhu politik di internal Partai Golkar DIY terus memanas. Sejumlah pengurus DPD DIY memasang badan atas desakan melengserkan Haryadi Suyuti dari posisi Ketua Golkar DIY.

Bahkan aksi yang dikomando oleh Persaudaraan Pemuda Golkar (PPG) dituding ada aktor yang menggerakkannya. Selama ini PPG memang gencar membuat gerakan untuk menurunkan Wali Kota Yogyakarta tersebut dari kursi Ketua DPD I Golkar DIY. Terakhir mereka mendesak digelar musdalub untuk mengevaluasi kinerja Haryadi Suyuti.

Wakil Kepala Bidang Hukum dan HAM DPD I Partai Golkar DIY, Marzuki mengatakan gerakan yang dilakukan PPG merupakan gerakan yang sudah bersifat mengancam. Dia yakin gerakan untuk melengserkan Ketua DPD Golkar DIY sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut ada aktor atau tokohnya.

"Ada tokoh di balik gerakan yang dilakukan PPG untuk menggelar Musdalub atau melengserkan Ketua Golkar DIY. Siapa di balik itu, kita sudah tahu. Biar masyarakat yang menilai," terangnya kepada wartawan di Kantor DPD Golkar DIY, Rabu (9/10 /2019).

Dijelaskannya, kepengurusan DPD I Partai Golkar sudah sering diserang oleh PPG. Mereka menyerang dengan dalih berkurangnya perolehan kursi di DPR DIY, dari delapan menjadi lima kursi. Bahkan desakan mundur menggunakan batas waktu hingga 15 Oktober 2019.

"Padahal deadline harus meletakkan jabatan seperti yang diminta PPG tidak ada dalam mekanisme Partai Golkar. Itu sudah ancaman," ungkapnya.

Menurutnya, desakan mundur dari jabatan ketua dengan alasan perolehan suara atau kursi Partai Golkar turun tidak memiliki dasar yang kuat. Hasil pemilu 2019 lalu, tidak hanya Yogyakarta yang perolehan suara turun. Daeran lain juga mengalami penuruan suara.

"Kalau begitu analoginya, para Ketua Golkar di daerah yang suaranya turun juga harus mundur. Bahkan secara nasional juga turun, apakah itu berlaku bagi Ketum Kita Airlangga Hartarto, kan tidak ," ungkapnya.

Marzuki melanjutkan, pernyataan PPG yang didukung empat DPD Golkar kabupaten di DIY hanyalah klaim saja. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan pengurus harian di kabupaten kota di DIY. "Semua masih loyal dengan kepemimpinan Haryadi Suyuti. Itu hanya klaim tidak ada yang resmi dan tertulis," tandasnya.

Marzuki juga menyinggung mengenai Musdalub. Sesuai aturan, untuk menggelar Musdalub ada mekanismenya tidak asal menuntut. Musdalub bisa dilakukan sewaktu-waktu kalau memenuhi syarat.

"Salah satunya syaratnya, dua pertiga kepengurusan DPD tingkat kabupaten/kota menginginkan Musdalub. Selama ini, lima DPD kabupaten/kota di Provinsi DIY tenang-tenang saja. Tidak ada wacana untuk menggelar Musdalub," pungkasnya.