Jateng Jadi Provinsi Paling Antikorupsi, Ini Rahasianya

JATENG - Hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikeluarkan pada Selasa (1/10/2019) menempatkan Pemerintah Jawa Tengah sebagai yang terbaik dalam bidang gerakan antikorupsi. Capaian tersebut menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkat digitalisasi sistem dan pengawasan masyarakat.

Survei Penilaian Integritas (SPI), KPK tersebut dilakukan untuk memetakan area rawan korupsi di Indonesia. Hasilnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh indeks tertinggi dengan skor 78,26. Ganjar mengatakan setelah melakukan mitigasi korupsi pada awal menjabat, yang pertama dia lakukan adalah pembenahan sistem pemerintahan.

"Pertama pembenahan sistem dan dilanjutkan proses digitalisasi sistem. Yakni penerapan e-government, e-budgeting, pengelolaan gratifikasi, pelaporan LHKPN sampai pelayanan masyarakat melalui media sosial. Dengan demikian siapapun bisa mengakses," kata Ganjar, Selasa (1/10/2019).

Bahkan pelaporan LHKPN Jateng dari eselon 1 sampai 4 dan 100 anggota DPRD Jateng mencapai 100 persen pada 2018. Pejabat Jateng juga secara konsisten melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK yang jumlahnya semakin menurun tiap tahun. Ganjar juga melaksanakan lelang jabatan untuk menghindari jual beli jabatan yang marak di pemda-pemda. Lelang jabatan ini menjadi bagian Reformasi Birokrasi yang berulang kali menuai apresiasi Pemerintah Pusat.

Setelah pembenahan dan digitalisasi sistem, Ganjar mengatakan proses selanjutnya adalah melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Maka Ganjar mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Pemprov Jateng memiliki akun media sosial. Bahkan Ganjar pernah mencopot pegawai karena laporan dari masyarakat.

"Selain pengawasan, media sosial juga jadi ruang pelayanan bagi masyarakat. Bahkan tidak sedikit kami memecat ASN karena melakukan pungli dan itu berkat laporan masyarakat," katanya.

Namun yang paling mendasar dalam gerakan antikorupsi tersebut adalah contoh yang diberikan oleh pimpinan. Ganjar menganalogikan bahwa gerakan pemberantasan korupsi itu layaknya irang mandi menggunakan gayung, yang mesti disiram paling pertama adalah bagian kepala bagian paling atas. Untuk itu Ganjar juga turun tangan sendiri melaksanakan upaya pencegahan korupsi dengan menata inspektorat Jateng dan Badan Diklat ASN sehingga jadi yang terbaik nasional.

"Kalau atasnya punya komitmen penuh dan mau memperbaiki sistem serta memberi contoh, orang pasti takut untuk menyuap. Akhirnya pejabat lain ikut berubah dan masyarakat ikut berubah sikapnya. Akhirnya semua profesional," katanya.

Meski demikian, masih ada titik-titik yang rawan tindak korupsi. Maka selain update sistem, pengawasan juga mesti ditingkatkan termasuk pelibatan masyarakat diperluas. Namun Ganjar juga mewanti-wanti agar masyarakat pun tidak memberi pancingan pada pejabat untuk bertindak koruptif. Makanya Ganjar juga mengajar di sekolah-sekolah menanamkan sikap antikorupsi dalam program Gubernur Mengajar, dan telah menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah di Jateng.

"Upaya terakhir yang mesti kita lakukan adalah membudayakan. Budaya Ini kan kebiasaan yang diulang-ulang. Kebiasaan tidak mau ditraktir, kita biasakan tidak ngarep-arep (berharap). Kalau ada yang mau minta tolong, kita jelaskan agar semua sesuai prosedur," katanya.

Survei yang menempatkan Jateng sebagai provinsi paling berintegritas itu dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK dibantu Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu 12 bulan yaitu sejak Juli 2017 hingga Juli 2018. Metode survei melalui wawancara mendalam dan pengambilan sampel responden acak. Selain 120 responden internal dan eksternal, survei tersebut juga diikuti 10 responden ahli

"Dalam survei itu aspek yang dinilai antara lain budaya organisasi seperti kejadian suap, gratifikasi, dan keberadaan calo. KPK juga mengukur sistem antikorupsi yang dimiliki oleh tiap instansi dan pengelolaan sumber daya manusia serta seberapa berpengaruhnya sistem tersebut dalam menekan seseorang untuk tak melakukan tindak rasuah," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.