Bawaslu Solo Siap Kawal Pilwalkot 2020

SOLO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Solo bersiap melaksanakan kegiatan pengawasan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar serentak pada 2020 mendatang. Penandatananganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pengawasan Pemilihan dilaksanakan, Selasa (1/10/2019), di halaman Balai Kota Surakarta di hadapan seluruh stake holder dan seluruh peserta upacara Hari Kesaktian Pancasila.

Ketua Bawaslu Solo, Budi Wahyono mengatakan, penandatanganan tersebut merupakan titik awal dalam persiapan menjelang Pilkada 2020 di Kota Bengawan ini. "Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya bahwa Pemkot Solo menaruh perhatian besar terhadap Pilkada sebagai prioritas program nasional," kata Budi Wahyono, Selasa (1/10/2019).

Menurutnya, anggaran pendanaan kegiatan pengawasan pemilihan kepala daerah di Kota Solo menggunakan mekanisme pencairan secara bertahap. "Pada tahun anggaran 2019 ini dicairkan sebesar Rp150 juta. Kemudian sisanya akan dilakukan dengan tiga tahap, tahap pertama 40% dicairkan 14 hari kerja setelah penetapan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tahun 2020," tutur Budi Wahyono.

Sementara itu tahap kedua sebesar 50% akan dicairkan paling lambat 4 bulan sebelum hari pemungutan suara. Tahap ketiga 10% akan dicairkan paling lambat satu bulan sebelum hari pemungutan suara.

"Postur anggaran pengawasan kurang lebih 80% anggaran akan kembali kepada masyarakat, sementara beban honor adhoc tidak lebih dari 20% dari total anggaran," ujarnya.

Lebih lanjut Budi menjelaskan bahwa pada Pilkada kali ini Bawaslu Kota Solo akan menekankan pentingnya pengawasan aktif bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, okp, komunitas rentan, kelompok perempuan, LSM, media dan OPD terkait. Secara khusus ia menyebutkan hal ini akan dilaksanakan dengan berbagai pendekatan budaya maupun kegiatan yang bersifat persuasif.

"Kami ingin membangun kesadaran, membentuk kader-kader pengawas partisipatif, sosialisasi pengawasan partisipatif, pencegahan politik uang, hoaks, sara dan ujaran kebencian serta bersinergi dengan stakeholder. Hal ini menjadi konsen kami di samping penguatan kapasitas kelembagaan yang konsisten dan berlanjut sebagai konsekuensi Bawaslu menjadi lembaga permanen," kata Budi.

Pihaknya juga berharap perhelatan Pilkada 2020 menjadi sarana konstitusional untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi Kota Solo.

"Partisipasi masyarakat dalam pengawasan akan menentukan kualitas pilkada yang berintegritas. Maka predikat Solo selain kota layak huni terbaik, Solo bisa juga menjadi contoh kota yang demokratis, partisipatif dan berintegritas," katanya.