Ada yang Ingin Mengacaukan Republik, Intelijen Harus Cepat Bertindak

SEMARANG - Aksi demonstrasi di sejumlah tempat terus terjadi. Tidak sedikit aksi yang dilakukan oleh mahasiswa hingga pelajar berujung bentrok dan kericuhan.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyesalkan hal itu. Dirinya menduga, ada pihak-pihak yang memang sengaja ingin mengacaukan republik ini.

"Aparat penegak hukum, intelijen keamanan harus segera bertindak untuk mencari siapa yang menggerakkan ini. Sudah banyak bukti adanya pihak yang mendesign agar Indonesia chaos," ucap Ganjar usai memberikan pembekalan kepada sejumlah Kepala Sekolah di SMKN 7 Semarang, Selasa (1/10/2019).

Keterlibatan pelajar dalam aksi demonstrasi lanjut Ganjar menjadi bukti. Di Jakarta sudah viral, di mana ada orang yang mengenakan seragam pelajar dan ikut demo, padahal bukan pelajar.

"Ada yang tatoan, umurnya 22 tahun, mereka pinjam seragam dan dibayar Rp40.000 sampai Rp200.000. Ini bukti bahwa ada yang sengaja masuk ke sana dan menggerakkan," tegasnya.

Maraknya aksi demonstrasi berakhir ricuh diduga memang sengaja didesain. Para otak yang ingin mengacaukan republik ini memang ingin melakukan hal itu.

"Siapa otaknya, biarkan aparat keamanan yang bicara. Apalagi sekarang isu demo bergerak, dari yang awalnya menolak revisi UU KPK dan RKUHP, menjadi isu untuk melengserkan Jokowi," ucapnya.

Ganjar pun sangat menyesalkan keterlibatan pelajar dalam aksi demonstrasi itu. Untuk itu, pihaknya meminta seluruh Kepala Sekolah di Jateng untuk lebih mengawasi anak-anak didiknya.

"Jangan dimarahi, diajak bicara saja. Komite sekolah juga harus proaktif turun sampai ke orang tua siswa agar mereka tahu dan ikut memberikan pengawasan," katanya.

Ganjar meminta semua siswa di Jateng untuk tidak ikut dalam aksi demonstrasi di jalanan. Mereka diminta fokus belajar dan berdemo dengan cara yang baik.

"Demo ala pelajar itu demo prestasi, misalnya juara lomba apa, itu demo. Kalau toh memang ingin mempelajari politik praktis, silakan saja. Yok debat terbuka, kampanye pemilihan ketua OSIS dan lainnya, saya rasa itu lebih baik," pungkasnya.

Sekadar diketahui, aksi demonstrasi menolak revisi UU KPK dan RKUHP terus terjadi belakangan ini. Seringkali aksi demonstrasi yang juga melibatkan pelajar itu berakhir ricuh. Isu demonstrasi terus berkembang, sampai ada isu demo untuk melengserkan presiden Joko Widodo dan menggagalkan pelantikannya.