Rusuh di Papua, Empat Warga Jawa Tengah Dipulangkan dari Wamena

SEMARANG - Konflik di Papua mengundang keprihatinan banyak pihak karena selain menelan korban jiwa juga mengakibatkan warga mengungsi. Pemerintah bersama aparat diminta bertindak cepat tapi tetap arif dalam menyelesaikan konflik agar tak memburuk.

"Konflik di Papua juga tidak kunjung selesai, malah semakin memburuk dengan adanya kerusuhan di Wamena hingga menimbulkan korban," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna DPRD Jateng dengan agenda Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Jateng periode 2019-2024 di Gedung Berlian, Senin (30/9/2019).

Ganjar mencatat, hingga kemarin, sudah ada 32 korban. Salah satunya Soeko Masetiyo, seorang dokter asal Yogyakarta. Selain itu, ada empat warga Jateng yang tinggal di Wamena, dipulangkan ke Jawa Tengah, atas inisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

"Segala sesuatu yang tidak terkontrol akan membawa risiko ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendukung upaya untuk sama-sama menjaga kondusivitas Republik Indonesia," ucap mantan anggota DPR RI yang juga politikus PDIP itu.

Situasi politik yang terjadi di Indonesia, menurut Ganjar, membutuhkan kepedulian legislatif dan eksekutif sebagai bagian dari pemerintahan. Dari peristiwa itu, dapat diambil pelajaran tentang pentingnya membangun komunikasi yang baik, tanpa sekat, dan mengabaikan batas-batas setrata sosial, jabatan, dan proses birokrasi.

Ganjar berharap, anggota DPRD Jateng membuka komunikasi seluas-luasnya, baik dengan bertatap muka, maupun melalui kanal-kanal sosial media. "Agak melelahkan sih, tapi sepertinya kita harus masuk pada dunia ini, pada era digital. Mari kita ciptakan Jateng sebagai provinsi yang pemerintahannya dekat dengan rakyat dan selalu bersama sama mencari solusi untuk kesejahteraan rakyat," katanya.

Ganjar juga menyampaikan tujuh tuntutan mahasiswa yang disampaikan pada demo Selasa (24/9/2019) lalu kepada seluruh anggota DPRD Jateng. Antara lain, menuntut DPR RI mencabut draf rancangan Undang-Undang KUHP, menuntut presiden memberikan sanksi tegas kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Kemudian, menuntut Polri membebaskan dan menghentikan kriminalisasi aktivis Papua, pejuang HAM, dan bertanggung jawab atas pemulihan nama setiap aktivis dan menghentikan segala intimidasi terhadap masyarakat Papua. Serta menuntut pemerintah untuk menjamin terlaksananya pemberian jasa pelayanan kesehatan melalui BPJS yang baik, dengan skema pembiayaan sepenuhnya ditanggung pemerintah sebagai lembaga yang berkewajiban untuk memenuhi hak atas kesehatan masyarakat Indonesia.

"Saya sudah menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada DPR RI, khususnya kepada pimpinan DPR RI secara langsung, juga kepada pemerintah pusat. Semoga bapak/ibu yang menjadi wakil rakyat di Jateng dan kepanjangan tangan partai yang ada di pusat, juga berkenan meneruskan tuntutan ini kepada wakil-wakil rakyat kita yang ada di pusat," katanya.

Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto mengajak kepada seluruh anggota dewan melakukan perbaikan ke dalam secara makro, untuk mewujudkan parlemen modern yang juga menjadi cita-cita parlemen di seluruh dunia. Perwujudannya dalam bentuk peningkatan transparansi, penggunaan tekonologi, dan aspirasi masyarakat.

"Kerja keras kita dan sinergitas legislatif dan eksekutif menjadi kunci keberhasilan kita," ujarnya.