Bangun Generasi Antikorupsi, Bupati Batang Teken MoU dengan KPK

SOLO - Korupsi merupakan perbuatan tidak bermoral yang sudah masuk dalam karakter diri seseorang. Bagi pelakunya, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan suatu kebiasaan.

Untuk melakukan pencegahan, pemerintah daerah (pemda) di Jawa Tengah, termasuk Pemerintah Kabupaten Batang menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait implementasi pendidikan antikorupsi. Penandatangan MoU dilakukan Bupati Batang Wihaji bersama bupati dan wali kota se-Jateng dalam Roadshow Bus KPK 2019 Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Balai Kota Surakarta, Jumat (27/9/2019). Kegiatan itu dihadiri Pimpinan KPK dan disaksikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Kerja sama ini merupakan komitmen kami selaku kepala daerah agar tercipta birokrasi bersih serta membentuk generasi muda yang memiliki integritas dan antikorupsi," kata Bupati Wihaji.

Dia berharap pendidikan antikorupsi bisa masuk dalam muatan lokal dalam pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Menurutnya, materi pelajaran antikorupsi bisa mengambil atau mengunduh dari KPK.

"Ini ikhtiar KPK yang harus dan wajib kita tindaklanjuti untuk membentuk karakter bangsa yang memiliki integritas. Supaya generasi Batang 5 tahun sampai 10 tahun generasinya benar-benar antikorupsi," kata Wihaji.

Menurut bupati, tiga tahun yang lalu Pemkab Batang pernah direkomendasikan oleh KPK sebagai pusat rujukan dalam penyelenggaraan pemerintahan bagi kabupaten/kota di Indonesia terkait transparansi anggaran. "Rekomendasi KPK ini dinilai baik dalam penyelenggaraan daerah dengan sistem aplikasi e-budgeting, e-planing, e-bansoso sampai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (E-SAKIP)," katanya.

Sementara itu, Ganjar Pranowo mengatakan, kegiatan ini merupakan hasil diskusi dengan bupati dan wali kota se-Jawa Tengah dalam upaya mitigasi antikorupsi. "Kita dorong bupati dan wali kota untuk komitmen tentang pendidikan antikorupsi, dan mereka tidak menolak karena sudah punya kesadaran dan komitmen yang kuat dalam mitigasi antikorupsi," katanya.

Ganjar mengatakan, road show bus KPK Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi bisa hadir sewaktu-waktu di daerah, tidak menunggu acara formal di dalam kelas. Karena itu, gerakannya harus beragam dengan harapan muncul agen-agen antikorupsi di daerah.

"Menurut saya bus KPK akan datang secara tiba-tiba ke daerah, ini mengejutkan orang dan akan viral berbondong-bondong menyambut itu dan mungkin jauh lebih elegan dari pada kita nanti masuk kelas gaya penataran," kata Ganjar.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan, road show Bus KPK 2019 Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi sudah satu bulan hadir ke daerah-daerah. Perjalanan bus KPK banyak membawa misi, untuk mendorong upaya pencegahan karena KPK tidak bertugas menangkap pelaku korupsi.

"Ini merupakan pendidikan antikorupsi, untuk membentuk karakter anak-anak yang memiliki integritas. Kita hanya mendorong dan memfasilitasi materi pendidikan antikorupsi yang bisa di-donwload secara gratis," kata Alexander Marwata.

Menurutnya, ada survei lembaga internasional bahwa anak-anak yang dididik di lingkungan tidak beragama lebih toleran dibanding dengan anak yang dididik di lingkungan agama. "Oleh karena itu, pendidikan karakter dan antikorupsi harus masuk dalam mata pelajaran di sekolah-sekolah, agar generasi selanjutnya memiliki integritas, karena biaya pencegahan jauh lebih murah dibandingkan dengan melakukan tindakan korupsi," katanya.