Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
DPRD Kabupaten Pekalongan Memiliki Empat Pimpinan Definitif
DPRD Kabupaten Pekalongan Memiliki Empat Pimpinan Definitif. Ilustrasi/IST
A
A
A
PEKALONGAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan periode 2019-2024 telah memiliki empat pimpinan definitif. Empat orang pimpinan Dewan Kabupaten Pekalongan adalah Dra Hj Hindun MH (PKB), H Riswadi SH (PDIP), Nunung Sugiantoro ST (Gerindra) dan Masudah (PPP).
Pimpinan dewan definitif ini dilantik, Kamis, (26/9/2019). Pengambilan sumpah keempat orang pimpinan ini dilakukan di ruang Paripurna DPRD setempat. Selain itu juga, ada pelantikan tiga anggota susulan yang sebelumnya cuti menuaikan ibadah haji yakni Saeful Bahri, Masbukhin, dan Saeful Arif.
Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan, Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghadiri pelantikan pimpinan definitif tersebut. Komposisi pimpinan dewan yakni Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun, dan ketiga orang lainnya menjabat sebagai wakil ketua.
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun mengatakan setelah pelantikan pimpinan difinitif, DPRD Kabupaten Pekalongan langsung tancap gas membentuk alat kelengkapan dewan. "Kami akan segera membahas pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Semoga bisa selesai dalam waktu dekat," kata Hindun.
Hindun mengungkapkan AKD adalah Badan Legislasi, Bandan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan, juga Badan Musyawarah. Sementara itu, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi mengucapkan selamat atas dilantiknya empat orang pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan.
"Saya ucapkan selamat atas dilantiknya empat orang pimpinan dewan. Semoga bisa amanah, tugasnya lancar sampai selesai dan selamat bertugas," katanya.
Menurutnya agenda jangka pendek dari pimpinan yakni membahas RAPBD 2020. "APBD menyumbang pertumbuhan ekonomi 20 hingga 30 persen, dengan alokasi belanja modal kita naik dari Rp 200 milyar menjadi Rp 560 milyar ditahun depan, dengan adanya pelantikan ini bisa mempercepat penyelesaian dokumenya," ungkapnya.
Bupati Asip berharap, pimpinan yang baru dilantik lebih dinamis yang dapat membawa perubahan sesuai dengan harapan masyarakat. "DPRD adalah rumah rakyat, yang menjadi jembatan kepentingan program-program pembangunan yang nanti akan dijalankan oleh eksekutif," tambahnya.
Pimpinan dewan definitif ini dilantik, Kamis, (26/9/2019). Pengambilan sumpah keempat orang pimpinan ini dilakukan di ruang Paripurna DPRD setempat. Selain itu juga, ada pelantikan tiga anggota susulan yang sebelumnya cuti menuaikan ibadah haji yakni Saeful Bahri, Masbukhin, dan Saeful Arif.
Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan, Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghadiri pelantikan pimpinan definitif tersebut. Komposisi pimpinan dewan yakni Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun, dan ketiga orang lainnya menjabat sebagai wakil ketua.
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun mengatakan setelah pelantikan pimpinan difinitif, DPRD Kabupaten Pekalongan langsung tancap gas membentuk alat kelengkapan dewan. "Kami akan segera membahas pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Semoga bisa selesai dalam waktu dekat," kata Hindun.
Hindun mengungkapkan AKD adalah Badan Legislasi, Bandan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan, juga Badan Musyawarah. Sementara itu, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi mengucapkan selamat atas dilantiknya empat orang pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan.
"Saya ucapkan selamat atas dilantiknya empat orang pimpinan dewan. Semoga bisa amanah, tugasnya lancar sampai selesai dan selamat bertugas," katanya.
Menurutnya agenda jangka pendek dari pimpinan yakni membahas RAPBD 2020. "APBD menyumbang pertumbuhan ekonomi 20 hingga 30 persen, dengan alokasi belanja modal kita naik dari Rp 200 milyar menjadi Rp 560 milyar ditahun depan, dengan adanya pelantikan ini bisa mempercepat penyelesaian dokumenya," ungkapnya.
Bupati Asip berharap, pimpinan yang baru dilantik lebih dinamis yang dapat membawa perubahan sesuai dengan harapan masyarakat. "DPRD adalah rumah rakyat, yang menjadi jembatan kepentingan program-program pembangunan yang nanti akan dijalankan oleh eksekutif," tambahnya.
(mif)
Explore More