Aksi demo Dukung dan Tolak Revisi UU KPK, Hiasi Titik Nol Kilometer

YOGYAKARTA - Dua gelombang massa mewarnai aksi demo di kawasan titik nol kilometer, Yogyakarta, sepanjang siang hingga sore ini.

Demo pertama digelar oleh beberapa warga DIY yang mengatasnamakan Aliansi masyarakat Yogyakarta yang menyuarakan dukungan terhadap rencana revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara selang tiga jam, giliran dari para mahasiswa Yogyakarta dari berbagai kampus yang menolak rencana revisi terhadap UU KPK.

Aksi demo pertama dilaksanakan beberapa warga yang tergabung dalam Aliansui Masyarakat Yogyakarta. Mereka menggelar mimbar bebas di atas mobil orator di kawasan titik nol kilometer. Mereka secara tegas mendukung rencana revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang telah digulirkan oleh DPR RI.

Koordinator Lapangan, Waljito mengatakan revisi terhadap undang-undang menjadi tuntutan demokrasi untuk mewujudkan lembaga anti korupsi yang independent, professional dan transparan. Ini sangat diperluka untuk menyongsong perkembangan situasi saat ini.

“Kami mendorong DPR untuk segera mempercepat pengesahan revisi UU KPK untuk lebih memperkuat KPK dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga yang independent, professional dan transparan,” tutur Waljito.

Menurutnya orang-orang yang bekerja bukanlah malaikat. Bisa saja mereka khilaf dan dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai mekanisme yang ada. Disinilah diperlukan adanya Dewan Pengawas agar kinerja KPK tetap sesuai dengan aturan yang ada.

“Mereka bukan malaikat sehingga butuh pengawasan agar gerakan yang hanya untuk kepentingan sekelompok orang bisa dieliminir,” jelasnya.

Warga Yogyakarta, akan mengawal proses revisi UU KPK, agar kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi bisa lebih baik. Lembaga super body ini juga harus diawasi agar dalam menjalankan tugasnya tidak tumpul ke atas dan hanya tajam ke bawah. “Kami mendukung KPK dalam memberantas KPK di semua lini,” jelasnya.

Sementara itu, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam Gerakan Anti Korupsi Yogyakarta, juga menggelar aksi turun ke jalan. Mereka melakukan longmarch di sepanjang jalan Malioboro dan berakhir di titik nol kilometer. Sebelumnya para mahasiswa dari berbagai kampus ini juga melakukan orasi di Gedung DPRD DIY dan mengajak para anggota Dewan mendukung aksi mereka.

Koordinator Umum Gerakan Anti korupsi Yogyakarta, Adji Hari mengatakan mereka menolak revisi karena dariu kajian yang dilakukan dosen dan akademisi justru revisi ini akan melemahkan peran KPK dalam pemberantasan korupsi. “Aliansi Mahasiswa Jogja ada menolak terhadap revisi,” ujarnya.

Upaya revisi juga dirasakan cacat prosedur karena tidak masuk dalam sistem program legislasi nasional yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Beberapa pasal yang akan dirubah juga berseberangan dengan nawacita yang disampaikan presiden Jokowi. “kita harus menolak gerakan yang akan melemahkan KPK,” jelasnya.