alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Forum Dekan FH Tolak Revisi UU KPK

Priyo Setyawan
Forum Dekan FH Tolak Revisi UU KPK
Ketua Forum Dekan FH dan Ketua STIH PTM Se-Indonesia Trisno Raharjo menyampaikan sikap menolak revisi UU KPK di FH UMY, Selasa (10/9/2019). FOTO/IST

YOGYAKARTA - Gelombang penolakan revisi UU KPK terus berlanjut. Kali ini Forum Dekan Fakultas Hukum (FH) dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM) se Indonesia juga menyatakan sikap menolak revisi UU KPK.

Sama halnya dengan elemen lain, alasan menolak revisi UU KPK karena dinilai dengan adanya UU KPK yang baru tersebut bukan menguatkan,
namun sebaliknya justru akan melemahkan KPK.

Ketua Forum Dekan FH dan Ketua STIH PTM Se-Indonesia Trisno Raharjo mengatakan menolak revisi UU No 30/2002 tentang komisi pemberantasan korupsi (KPK). Mereka juga meminta kepada presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menindaklanjuti inisiatif DPR itu, yakni dengan tidak mengeluarkan surat presiden untuk membahasnya.



“Penolakan dan permintaan ini akan kami sampaika kepada presiden,” kata Trisno Raharjo di kampus FH UMY, Selasa (10/9/2019).

Trisno menjelaskan, jika RUU KPK itu jalan terus, hal itu akan menjadi kemunduran bangsa dalam melakukan penindakan terhadap kasus korupsi. Untuk itu, presiden sebagai pelaksaan eksekutif harus melakukan kajian bersama dengan para akademisi dari perguruan tinggi, praktisi dan para pimpinan lembaga negara. Termasuk melakukan pembenahan untuk menguatkan KPK.

“Kalau memang komitmennya baik, presiden dapat menginstruksikan kepada Kapolri, Kepala Kejaksaan Agung kalau punya perkara korupsi kalau punya penanganan khusus diserahkan saja ke KPK. Dengan ini, posisi KPK menjadi lebih kuat,” tandas Dekan FH UMY itu.

Surat penolakan itu ditandangi 40 anggota Forum Dekan FH dan STIH PTM se –Indonesia. Terdiri dari 36 FH dan empat STIH PTM.



(nun)

loading...