alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

DPRD Janji Tetap Kritisi Kebijakan Gubernur Jateng

Ahmad Antoni
DPRD Janji Tetap Kritisi Kebijakan Gubernur Jateng
Gedung DPRD Jateng. DPRD Janji Tetap Kritisi Kebijakan Gubernur Jateng. Ilustrasi/IST

SEMARANG - Ketua Sementara DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto menyatakan bahwa DPRD Jateng khususnya legislator PDI Perjuangan akan tetap bersikap kritis terhadap program-program maupun kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo.

“Jangan meragukan kalau gubernurnya satu partai dengan peraih kursi terbanyak di DPRD, Fraksi PDI Perjuangan tidak berani mengkritik,” ujar Bambang.

Pihaknya menegaskan akan tetap memberikan kritik yang konstruktif. “Kita akan melakukan kritik yang ada solusinya. Kalau kami bicara seenaknya tetapi tidak ada solusi, ya buat apa,” tegas Sekretaris DPD PDIP Jateng ini.



Dia menyebutkan bahwa DPRD Provinsi Jateng juga akan mendukung pelaksanaan program-program kalangan eksekutif, seperti pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan kualitas pendidikan di Jateng dengan anggaran sebesar Rp1,6 triliun.

“Teman-teman di legislatif melihat input output-nya seperti apa. Kalau outcome-nya tidak begitu signifikan, ya mari kita koreksi bersama. Jadi, sebetulnya fair saja,” ungkapnya.

Sementara, terkait harapan Gubernur Ganjar Pranowo agar DPRD Provinsi Jateng bisa menjadi parlemen yang modern, Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi Jateng Sukirman mengutarakan bahwa salah satu syaratnya parlemen yang modern adalah kalangan legislator melek media sosial.

Menurutnya, akun media sosial (medsos) dari para legislator bisa dikelola sendiri oleh yang bersangkutan maupun oleh tim. “Intinya medsos harus dimanfaatkan maksimal sebagai bagian komunikasi dengan masyarakat atau konstituen dan DPRD Jateng secara kelembagaan juga menyiapkan peranti-peranti medsos mulai Instagram, Twitter, hingga Facebook yang dikelola oleh Tim Humas Setwan,” kata Sukirman

Akan tetapi, lanjut dia, medsos hanya sebagai pelengkap saja, pihaknya lebih mengutamakan media-media mainstream yang dikelola berdasarkan UU Pers yang ada, baik cetak, elektronik dan online.

“Akan lebih maksimal, kegiatan kita kalangan dewan diekspoes di media media mainstream lalu diserbar lewat medsos,” pungkasnya.



(mif)

loading...
Berita Terkait