Komisi V DPR Kritik Kebijakan Pemotongan Anggaran Basarnas

SEMARANG - Komisi V DPR mengritik kebijakan pemerintah yang melakukan pemotongan anggaran Badan SAR Nasional (Basarnas) selama tiga tahun berturut-turut. Basarnas sendiri pernah mengajukan anggaran sebesar Rp4 triliun, namun dipotong Rp 2 triliun.

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai kebijakan tersebut sama halnya pemerintah tak mempedulikan nyawa publik.

Hal itu karena Indonesia yang berada di ring of fire sangat membutuhkan Basarnas yang kuat untuk menyematkan banyak nyawa publik dari bahaya bencana alam.

“Anggaran Basarnas sangat dibutuhkan. Apalagi, pada posisi ring of fire kita perlu memperkuat Basarnas. Indonesia juga telah meratifikasi protokol International Maritime Organization sebagai negara yang punya lautan luas. Kami menganggap tidak ada perhatian pemerintah terhadap nyawa publik yang harganya tidak terhingga,” kata Bambang dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Rabu (4/9/2019).

Politikus Gerindra ini membandingkan atas rencana pemerintah membangun jembatan pada tahun 2020 yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Bangka dengan anggaran Rp 15 triliun. Jembatan itu, hanya dilewati 10 kendaran per jam. Jadi cenderung mubazir.

“Lebih baik anggaran itu dialokasikan untuk memperkuat Basarnas yang tujuannya untuk menyelamatkan nyawa publik. Kami prihatin dengan kebijakan Kementerian Keuangan dan Bappenas yang tidak peduli dengan keselamatan nyawa publik tersebut,”pungkasnya.