Dinsos DIY Akui Ada Pemberian Bantuan Pangan yang Salah Sasaran

YOGYAKARTA - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIY Untung Sukaryadi mengakui di DIY masih ada penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial yang salah sasaran. Indikasinya ada masyarakat yang sebenarnya tidak masuk kriteria sebagai penerima tapi menerima program tersebut.

Meski begitu, Dinsos tidak bisa langsung mencoret nama itu dan mengganti dengan nama orang lain. Karena ada mekanisme yang harus dilakukan untuk mengubah data penerima, yaitu harus ada usulan dari bawah.

"Biasanya untuk menentukan nama-nama penerima dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah desa (musdes). Sehingga tidak bisa serta merta langsung menghapus dan menggantinya," kata Untung soal forum sosialisasi penyaluran BPNT di Hotel UNY, Jumat (18/1/2019).

Untung menjelaskan, secara umum program BPNT mampu mengurangi angka kemiskinan di DIY, tapi berapa penurunannya belum diketahui secara pasti karena datanya ada di Badan Pusat Statistik (BPS). Yang jelas sejak ada BPNT, gradasi mandiri cukup signifikan, bahkan DIY tergolong tertinggi.

Di DIY masyarakat miskin yang mendapat BPNT ada 317.030 keluarga. "Dari jumlah tersebut yang merupakan penerima PKH 218.000 keluarga, sementara lainnya miskin bukan penerima PKH dari pemerintah," ujarnya.

Asisten Deputi Kompensasi Sosial Kementerian PMK, Herbin Manihuruk mengatakan, untuk mengubah nama penerima BPNT yang sudah dianggap tidak berhak ada dua cara. Pertama kesadaran masyarakat dengan mengembalikan kartu penerima. Kedua dengan mekanisme musyawarah desa.

"Melalui musyawarah desa, updating data biasanya dilakukan setiap enam bulan sekali. Sehingga data-data yang digunakan sebenarnya juga sering berubah berdasarkan usulan dari musyawarah desa. Penggantinya sudah diranking berdasarkan dengan tingkat kemiskinannya," katanya.