Warga Terdampak Bandara YIA, Tagih Janji Prioritas Pemerintah

KULONPROGO - Warga terdampak pembangunan bandara Internasional Yogyakarta (Yogyakarta International Airport/YIA), menagih janji pemerintah dan PT Angkasa Pura I untuk memberdayakan warga terdampak dari lima desa.

Puluhan warga yang tergabung dalam Koperasi Serba Usaha (KSU) Putra Palih, meminta diberikan akses untuk ikut menikmati pembangunan dalam penyediaan jasa transportasi di bandara YIA.

Ketua KSU Putra Palih, Hari Sukmawan mengatakan koperasi ini memiliki anggota dari lima desa yang terdampak pembangunan bandara YIA. Yakni dari Desa Glagah, Desa Palihan, Desa Sindutan, Desa Jangkaran dan Desa Kebonrejo.

"Koperasi Putra Palih hadir ditengah-tengah masyarakat, sebagai upaya menjembatani kepentingan masyarakat sebagai sebuah organisasi formal dalam meraih potensi usaha yang ada di bandara YIA," jelasnya dalam konsolidasi KSU Putra Palih, di Balai Des Palihan, akhir pekan ini.

Salah satu divisi usaha yang ada adalah menangani masalah ransportasi. Mereka tengah berusaha menjalin kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya dengan Angkasa Pura I sebagai penyedia jasa transportasi angkutan yang beroperasi di bandara YIA.

"Kami siap menjadi penyedia jasa transportasi angkutan yang beroperasi di bandara YIA," ujarnya.

Unit usaha ini terpaksa dipilih, karena sebagian warga terdampak sudah tidak lagi memiliki pekerjaan. Lahan mereka habis tergusur proyek bandara. Padahal bercocok tanam menjadi tumpuan hidup warga, sebelum bandara hadir dan telah merubah kultur kehidupan masyarakat.

KSU Putra Palih, jata dia, akan berkomitmen untuk tunduk dengan segala aturan yang ada pada Bandara YIA serta aturan dan persyaratan yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan. "Kami siap tunduk denfan aturan yang ada," terangnya.

Diingatkannya, pada sosialisasi awal pembangunan operasional bandara akan memberikan porsi yang lebih kepada warga. Khususnya warga yang terdampak langsung dengan pembangunan. Hal ini selaras dengan komitment pemerintah dan PT Angkasa Pura yang akan memberdayakan masyarakat agar tidak menjadi penonton malam dengan hadirnya bandara.

Asisten Bidang Perekonomian Pembangunan SDA Setda Kulonprogo, Bambang Tri Budi Harsono mengatakan beberapa waktu lalu koperasi ini pernah hadir dan beraudiensi dengan pemkab, untuk ikut terlibat dalam penyediaan transportasi di bandara. "Harapan kami koperasi ini bisa berjalan sesuai regulasi dan prosedur yang ada," jelasnya.

Terkait dengan perizinan Angkutan Sewa Khusus (ASK), merupakan kewenangan dari Dinas Perijinan DIY. Salah satunya harus terdaftar dan memiliki nomor induk berusaha (NIB). Pemkab sudah menindaklanjuti surat yang ada dan proses terkait rekom untuk koperasi putra palih sedang diproses.

"Kita akan selalu dukung kegiatan dari koperasi warga terdampak, apapun masalahnya silahkan dimusyawarahkan, dikonsultasikan, dikoordinasikan sehingga semakin mengerucut apa yang mejadi keinginan Putra Palih untuk berkontribusi terkait transportasi di Bandara YIA," terangnya.