Soal Ibu Kota, Ini yang Harus Disiapkan Panajem Paser Utara

SLEMAN - Kabupaten Panajem Paser Utara langsung bergerak cepat untuk mempersiapkan diri sebagai calon ibukota negara Indonesia. Terutama memperkuat masyarakat guna mengantisipasi adanya perubahan sosial, ekonomi dan budaya. Di antaranya dengan meminta masukan ahli UGM, baik untuk menyiapkan langkah kebijkan pemerintah maupun meningkatkan kesiapan sumber daya manusia (SDM).

Kepala Bagian Pembangunan Pemkab Penajam Paser Utara, Nico Herlambang mengatakan secara umum masyarakat Penajam Paser Utara senang dengan kepindahan ibu kota negara ini. Sebab dengan kepindahan tersebut tentunya akan membawa dampak bagi naiknya kehidupan ekonomi, layanan dan faslitas infrastruktur.

Namun mereka juga khawatir dengan adanya geliat pembangunan dan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) akan berdampak masyarakat sekitar tersisihkan. Sehingga hal itu yang menjadi bahan diskusi antara Pemda kabupaten Penajam Paser Utara dengan beberapa ahli UGM.

“ Untuk memperkuat kesiapan masyarakat Penajam, maka kami meminta beberapa masukan dengan para ahli UGM untuk menyiapkan langkah kebijakan pemda guna meningkatkan kesiapan SDM lokal,” kata Nico Herlambang memberi keterangan usai diskusi degan beberapa ahli di UGM Kamis (29/8/2019).

Nico mengatakan, meski pemerintah belum menetapkan wilayah mana saja yang akan dijadikan lahan pembanguna ibu kota negara namun Nico berkeyakinan dari 180 ribu hektare, 120 ribu hektar di antaranya berada di wilayah Panajem sisanya 60 ribu hektar di Kuta Kertanegara.

Karena itu selain menyiapkan SDM, pihaknya juga menyiapkan pembangunan tata ruang untuk mengakselerasi pembangunan ibu kota negara.

“Kami berharap dengan langkah ini, keberadaan ibu kota nanti tidak membuat masyarakat tersisihkan. Namun sebaliknya akan bersama-sama dalam pembangunan,” paparnya.

Dosen Fakutas Geografi UGM, Dr Dyah Rahmawati Hizbarob mengatakan soal kesiapan kebijakan pembangunan tata ruang dan wilayah untuk mengantisipasi dampak pemindahan wilayah ibu kota negara. Tim ahli memberikan masukan, di antaranya yang paling mendesak yaitu interdisipliner kajian tata ruang, sumber daya air, kebutuhan pangan serta kesiapan masyarakat menghadapi datangnya modernitas pembangunan.

Selain itu, Penajam Paser Utara juga harus memperhatikan ketersediaan sumber pangan, sandang dan papan warganya setelah adanya perpindahan penduduk dari Jakarta ke Kaltim secara besar-besaran. Termasuk status batas pengelolaan kebijakan tata ruang dan wilayah antara pemerintah pusat dan daerah juga sangat diperlukan.

"Beberapa ruang yang dikelola pusat dan daerah dapat sinergikan untuk mendukung kabupaten ini bisa berkembang,” jelasnya.