PLTS Atap Mampu Menghemat 31% Penggunaan Listrik di Jateng

SEMARANG - Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap berdampak positif terhadap konsumsi kebutuhan energi masyarakat Jawa Tengah. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah menyebutkan, PLTS Atap mampu menghemat 31 % penggunaan listrik di Jateng sejak tahun 2017 hingga saat ini.

Menurut Kepala Dinas ESDM Provinsi Jateng, Sujarwanto Dwi Atmoko, PLTS Atap yang menggunakan energi panas matahari jauh lebih efisien karena bisa didapatkan gratis.

“Kebijakan terbaru kita dari PLTS Atap dimulai dari Dinas ESDM memasang dulu. Kami ciptakan dulu dari situ dipasang sebesar 30 KWP setara dengan 30.000 watt,” ungkap Sujarwanto dalam Diskusi Prime Topic MNC Trijaya FM bertema Perempuan dan Energi Bersih Inklusif, di Noormans Hotel Semarang, Senin (26/8/2019). Kegiatan ini digelar bekerjasama dengan Koalisi Perempuan Indonesia.

Dia menerangkan, penggunaan teknologi PLTS Atap juga akan dipasang di Dinas Bapedda dan gedung DPRD Jateng. Untuk itu, pihaknya juga mengajak dunia usaha dan instansi pemerintah untuk menggunakan teknologi tersebut agar hunian bisa memanen tenga Surya menjadi energi.

Sujarwanto mengungkapkan, sekarang ini PLN telah menyediakan meteran ekspor impor untuk rooftop yang bisa mereduksi 31% biaya listrik.

“Saat matahari bersinar menggantikan pemakaian listrik konvesional dan ini sedang kita dorong. Gubernur (Ganjar Pranowo) akhirnya mengeluarkan surat edaran, karena sudah terbukti. Untuk itu kepada dunia usaha, pemerintah, diharapkan bisa masang PLTS di rooftop,” ujarnya.

Terkait penggunaan PLTS Atap untuk masyarakat, pihaknya saat ini sedang mengusahakannya. “Saat ini sedang saya bicarakan dengan bank untuk memberikan kredit untuk masyarakat luas. Karena, sebenarnya tidak terlalu mahal,” katanya.

Sementara, Kabid Kualitas Hidup dan Perlindungan Dinas DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Sri Dewi Indrajati mengaku bahwa untuk menyadarkan masyarakat tentang penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) membutuhkan waktu yang cukup lama.

Menurutnya, hal paling penting terlebih dahulu disampaikan adalah informasi tentang EBT harus didengar oleh masyarakat.

“Bagaimana membuat masyarakat yang kritis akan kebutuhannya. Jadi bukan dipantau, masyarakat menggunakan EBT atau tidak, tapi menyadarkan bahwa itu penting untuk dia,” tandas Sri Dewi.

Dia mengutarakan, pemahaman tentang EBT juga harus dipahami oleh segenap perangkat desa di Jawa Tengah. Kuncinya, musyawarah desa menjadi sarana bagaimana isu EBT harus masuk didalamnya.

“Hal ini menjadi PR bagi ESDM. Bagaimana perangkat desa bisa menyuarakannya. Jadi, dana desa bisa dipergunakan bukan hanya untuk fisik tapi juga untuk pemberdayaan,” pungkasnya.