Pemblokiran Internet Dinilai Bukan Solusi Pintar Atasi Masalah di Papua

JAKARTA - Upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang memblokir layanan data di Papua dan Papua Barat sejak Rabu (21/8/2019) menuai protes dari berbagai pihak.

Sejumlah perwakilan dari LSM mendatangi kantor Kemenkominfo. Kehadiran mereka dalam rangka aksi menuntut agar pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat segera dibuka.

Akibat dari keputusan yang diambil secara sepihak oleh pemerintah untuk pertama melakukan batas akses informasi dalam bentuk throttling pada Senin dan Selasa, hari Rabu sampai hari ini berdasarkan laporan anggota SAFEnet jam 1 siang WIT jaringan internet masih padam.

Menurut Direktur Eksekutif SAFEnet, Damar Juniarto, rasanya pembatasan internet ini tidak adil dan sangat diskriminatif, karena yang menghuni pulau di timur Indonesia tersebut.

"Apabila kita membiarkan Papua dan Papua Barat dimana banyak masyarakat di sana, bukan hanya masyarakat asli Papua tapi ada juga masyarakat Jawa, Bugis, Sumatera justru mereka ada dalam kegelapan informasi, " ujarnya di depan kantor Kominfo Jumat (23/8/2019).

Keputusan pemerintah untuk melambatkan dan mematikan akses internet, kata Damar, karena pemerintah tidak bisa mengatasi masalah awal yang menjadi akar masalah dari konflik

"Karena kelambatan dan juga ketidakmampuan pemerintah mengatasi dan cara langkah yang mudah dicari jalan pintas. Alih-alih menyelesaikan persoalan rasisme, malah kemudian dikorbankan masyarakat Papua dan Papua Barat," jelasnya.