Gandeng Semua Elemen, Kulonprogo Bertekad Turunkan Stunting

KULONPROGO - Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menggandeng semua elemen yang ada di Kulonprogo untuk menekan angka stunting yang dirasakan masih tinggi. Tidak hanya koordinsi intas OPD, namun juga akan melibatkan masyarakat dan semua elemen yang ada di masyarakat.

“Kita juga menggandeng swasta dalam menyasar kelompok prioritas rumah tangga 1.000 HPK (Hari pertama kehidupan) dan masyarakat umum di lokasi prioritas,” jelas Wakil Bupati Kulonprogo, Sutedjo dalam kampanye penanganan stunting di komplek Pemkab Kulonprogo, Senin (19/8/2019).

Menurutnya, jumlah penderita stunting sesuai hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 sebesar 22,65 persen dari 3.157 balita. Jumlah ini sudah turun dibandingkan tahun 2013 yang di angka 26,3 persen. Sedangkan dari Pemantauan Status Gizi (PSG) turun dari 16,8 persen menjadi 14,51 persen.

Mneurutnya, penanganan terpadu untuk menekan kasus stunting memerlukan intervensi gizi yang tepadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Penyelenggaraan intervensi yang terpadu untuk menyasar kelompok prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi dan tumbuh kembang anak serta pencegahan stunting.

Intervensi gizi spesifik menyasar penyebab stunting. Meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh, dan pengobatan infeksi/ penyakit. Sedang Intervensi gizi sisitif mencakup peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran komitmen dan praktik pengasuhan gisi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan.

Sesuai keputusan dari Bappenas, ada 10 desa di Kulonprogo yang menjadi sasaran penanganan. Yakni di Desa Nomporejo, Tuksono, Karangsari, Sendangsari, Donomulyo, Sidoharjo, Gerbosari, Ngargosari, Pagerharjo dan Kebonharjo.

“Dengan cegah stunting, kita bisa berkontribusi mempersiapkan generasi yang akan datang sebagai generasi emas, karena generasi penerus bangsa harus sehat, cerdas, kreatif dan produktif,” terang Sutedjo.

Pemkab Kulonprogo juga sudah mengeluarkan beberapa regulasi dalam penanganan stunting, dan melibatkan sejumlah OPD yang terlibat. Agar hasilnya lebih optomal, butuh koordinasi dan langkah konvergen.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinkes Kulonprogo Hunik Rimawati, mengatakan dari pendataan yang dilakukan, dari balita 3.157 anak, di Kulonprogo pada 2018, masih terdapat 14,31% yang mengalami stunting.

“Kebanyakan di Kecamatan Kalibawang, Samigaluh, dan Kokap, sehingga perlu adanya penanganan yang lebih,” ujarnya.

Dinas terus melakukan inovasi untuk mengatasi stunting dengan fortifikasi atau penambahan zat mikro ke dalam bahan pangan tertentu untuk meningkatkan nilai gizinya. Selain itu, kasus yang muncul disebabkan pola asuh dan kurangnya asupan gizi. “Tubuh pendek pada anak balita disebabkan karena beberapa faktor lain diantaranya, cacat dari lahir juga karena ada keluarga yang merokok,” jelasnya.