Dewan Pembina Partai Hanura Didesak Evaluasi Kepemimpinan OSO

SOLO - Kondisi internal Partai Hanura mulai memanas pasca Pemilu 2019. Sejumlah pengurus partai tingkat kabupaten dan kota di Jawa Tengah mendesak kepemimpinan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) untuk dievaluasi.

Desakan itu muncul setelah digelar silaturahmi antar DPC Partai Hanura di Jawa Tengah. Acara yang dilaksanakan di Solo itu, dihadiri 13 DPC Hanura di Jateng.

“Selama Pak Oesman Sapta Odang menjabat ketua umum Partai Hanura, telah gagal menjaga soliditas partai. Sehingga terjadi perpecahan kepengurusan partai di semua tingkatan dan berdampak terhadap menurunnya perolehan kursi DPR Propinsi dan Kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” kata Abdullah Abdulqadir Assegaf, Ketua DPC Partai Hanura Solo sekaligus juru bicara silaturahmi DPC Partai Hanura Se-Jawa Tengah usai acara di Solo, Senin (19/8/2019).

Selain itu, perolehan suara partai Hanura pada pemilu legislatif 2019 juga menurun signifikan. Pada tahun 2014 lalu perolehan suara menembus 5,26%. Namun di pemilu 2019 anjlok menjadi 1,54%. Sehingga Hanura tidak lolos parliamentary threshold atau tidak mendapat kursi di DPR RI.

OSO selama menjabat ketua umum, dinilai telah terjadi tindakan tindakan yang memunculkan suasana tidak nyaman dan saling curiga diantara para kader. OSO dinilai juga tidak ada kontribusi nyata dan stretegi yang jelas selama masa kampanye pemilu legislatif 2019 kepada dewan pengurus di daerah.

OSO dinilai lebih fokus pada kepentingan dirinya sebagai kandidat calon anggota DPD RI. Berdasarkan fakta fakta itu, Dewan Pembina Partai Hanura diminta mengevaluasi kepemimpinan OSO. Sekaligus menindaklanjuti Pakta Integritas yang telah ditandatangi OSO sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politik selaku ketua umum Partai Hanura. Dalam Pakta Integritas, OSO siap memenuhi atau mematuhi secara ikhlas dan tulus untuk mengundurkan diri dari Ketua Umum DPP Partai Hanura.

Dewan Pembina Partai Hanura diminta segera mengambil langkah langkah strategis untuk menyelamatkan partai agar tetap eksis dalam kancah perpolitikan nasional. Sebab meski tidak memiliki kursi di DPR RI, namun terdapat sekitar 800 kader partai Hanura yang terpilih sebagai anggota DPRD kota/kabupaten dan provinsi.