India Isyaratkan Bakal Gunakan Bom Nuklir, Menyusul Ketegangan dengan Pakistan

NEW DELHI - India mengisyaratkan akan mengubah kebijakan "bukan pengguna pertama senjata nuklir" di tengah meningkatnya ketegangan dengan sesama kekuatan atom, Pakistan. Hal itu ditegaskan Menteri Pertahanan India Rajnath Singh.

Isyarat itu berarti bahwa New Delhi bisa menjadi negara pengguna pertama bom mengerikan tersebut jika konflik pecah.

Sejak 1999, India berpegang pada doktrin "bukan pengguna pertama senjata nuklir" dalam konflik apa pun. Di antara negara tetangga India, China memiliki doktrin yang sama tetapi saingan beratnya, Pakistan, tidak.

Menteri Rajnath Singh membuat komentar tersebut di Twitter setelah mengunjungi Pokhran, tempat uji coba nuklir India yang sukses pada tahun 1998 di bawah pemerintahan perdana menteri Atal Vajpayee.

"Pokhran adalah area yang menyaksikan tekad (Vajpayee) untuk menjadikan India sebagai kekuatan nuklir dan tetap berkomitmen kuat pada doktrin No First Use (NFU)," tulis Singh.

"India secara ketat berpegang pada doktrin ini. Apa yang terjadi di masa depan tergantung pada keadaan," lanjut tweet Singh, yang dikutip dari akun Twitter-nya, @rajnathsingh, Sabtu (17/8/2019).

Ketegangan India dengan Pakistan memanas lagi setelah pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi mencabut status otonomi khusus yang diberikan kepada Kashmir. Pencabutan status itu kecam keras Islamabad.

Komentar Singh memicu kegaduhan di Pakistan. Menteri Hak Asasi Manusia Pakistan Shireen Mazari melalui Twitter mengatakan India "perlu berhenti untuk berbohong".

"Klaim India untuk NFU berakhir ketika pada 4 Januari 2003 pemerintah India menyatakan akan menggunakan senjata nuklir untuk melawan setiap serangan (bahkan senjata Kimia atau Biologi) terhadap India atau pasukan India di mana saja," katanya.

Pengamat mengatakan pernyataan Singh sejauh ini adalah yang paling jelas sehubungan dengan perubahan doktrin nuklir India.

Vipin Narang, seorang profesor di Massachusetts Institute of Technology, menyoroti tweet tweet menteri pertahanan India tersebut. "Tweet itu adalah deklarasi tingkat tertinggi bahwa India mungkin tidak merasa terikat tanpa batas waktu atau benar-benar terikat dengan No First Use," katanya, dikutip AFP.

Singh menerima dukungan dari Subramanian Swamy, anggota parlemen garis keras dari Bharatiya Janata Party (BJP), partai berkuasa pimpinan Modi.

"Rajnath benar untuk memperingatkan tentang kemungkinan peninjauan kembali Vajpayee yang tidak menggunakan senjata untuk pertama kali karena kepemimpinan Pakistan hari ini lebih gila daripada tahun 1998," katanya di Twitter.

"Penggunaan pertama diperlukan sekarang jika kita mendapatkan bukti yang kredibel bahwa Pakistan dengan aib dapat melakukan serangan pertama. Kita harus mengantisipasi itu," lanjut Swamy.

Ini bukan pertama kalinya pemerintah Modi membuat pernyataan tentang kebijakan nuklirnya.

Pada tahun 2016, menteri pertahanan saat itu, Manohar Parrikar, menyatakan keberatannya atas kebijakan nuklir "No First Use".

Parrikar, yang meninggal tahun lalu, mengatakan India adalah kekuatan nuklir yang bertanggung jawab."Dan tidak akan menggunakannya dengan tidak bertanggung jawab," katanya.

Revisi terhadap kebijakan tersebut adalah bagian dari manifesto pemilu BJP pada tahun 2014. Namun Modi menyatakan bahwa jika memilih untuk berkuasa, ia tidak berniat mengubah doktrin nuklir India.

Ketika berkuasa untuk masa jabatan periode kedua awal tahun ini, Modi mengatakan pemerintahnya telah menyebut Pakistan sebagai "tebing nuklir".

"India telah berhenti menjadi takut akan ancaman Pakistan. Setiap hari mereka mengatakan, kami memiliki tombol nuklir. Apa yang kita miliki? Apakah mereka menyimpannya untuk Diwali?" katanya, merujuk pada festival Hindu yang diramaikan dengan penyalaan kembang api.