Ganjar: Pidato Jokowi Ingatkan Kita Soal Ideologi Bangsa

Jum'at, 16 Agustus 2019 - 19:30 WIB
Ganjar: Pidato Jokowi Ingatkan Kita Soal Ideologi Bangsa
ubernur Ganjar Pranowo menghadiri rapat paripurna DPRD Jateng dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka Hari Ulang Tahun ke 74 NKRI, Jumat (16/8/2019).FOTO/IST
A A A
SEMARANG - Sidang paripurna untuk mendengarkan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-74 oleh Presiden Joko Widodo di ruang rapat paripurna DPRD Jateng dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jateng Rukma Setya Budi.

Nampak hadir, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Sekda Jateng Sri Puryono, Kapolda Jateng Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen Mochamad Effendi, para kepala OPD, ratusan siswa teladan dan guru teladan se-Jateng, pengurus BEM perguruan tinggi se-Jateng, komunitas difabel, hingga pejuang angkatan 45.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pun yang menilai apa yang disampaikan Jokowi sangat komprehensif karena mengingatkan seluruh masyarakat tentang pondasi dan karakter hidup, serta ideologi yang dibangun.

Karena, selain menghadapi perang ekonomi, saat ini yang terjadi adalah pertempuran ideologi. "Presiden mengingatkan kita semua tentang pondasi kita. Apa yang dibangun harus sesuai karakter bangsa. Sekarang pertarungan bukan hanya ekonomi tapi juga ideologi. Makanya, SDM unggul tadi itu sangat menarik. SDM yang Pancasilais, spiritual tinggi, dan tentunya cerdas, harus disiapkan secepatnya," tutur Ganjar.

Dijelaskan, sumber daya manusia saat ini dituntut siap menghadapi tantangan dunia. Sumber daya lainnya pun diperoleh untuk kedaulatan ekonomi bangsa. Sehingga, kita harus bisa mengerti potensi lokal dan mendorongnya. Regulasi pun diharapkan tidak lagi dihambat, kepentingan soal hasil lebih diutamakan ketimbang bicara soal kinerja dan kualitas.

"Kita harus siapkan SDM berkualitas dengan memberikan anggaran tambahan. Sistem berbasis elektronik harus dijalankan menuju efisiensi Jateng," tandasnya.

Dalam pidato, Jokowi juga meminta lembaga legislatif mengurangi kegiatan kunker, terutama ke luar negeri. Hal itu karena seiring perkembangan teknologi, kunker bukan lagi hal yang efektif dan cenderung membuang biaya.

Ketua DPRD Jateng, Rukma Setya Budi, pun sepakat dengan apa yang disampaikan Jokowi. Menurutnya, efisiensi harus dilakukan. Apalagi, di era serba digital, kunker sudah tidak perlu lagi. Cukup minta dikirimkan data atau telepon kalau mau belajar dari daerah lain.

Rukma mengatakan, dengan adanya digitalisasi dan seiring perkembangan zaman yang menghadapi revolusi 4.0, lembaga parlemen memang dituntut untuk bekerja dengan sistem modern. Untuk mewujudkan parlemen yang modern itu, anggota legislatif harus lebih tanggap terhadap teknologi.

"Bekerja dengan cara-cara digital itu cukup relevan dan bagus. Kami bahkan sudah menjalankannya," imbuh Rukma.
(nun)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 2.0253 seconds (0.1#10.140)