Listrik Padam, Gerindra Desak PLN Lakukan Pembenahan Struktural

SEMARANG - Partai Gerindra kembali menyoroti pemadaman listrik massal di sebagian Pulau Jawa pada Minggu (4/8/2019) lalu. Politikus Gerindra Bambang Haryo menilai, PLN harus melakukan pembenahan secara struktural.

Sebab, dia menilai PLN selalu diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten, dan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang ditempuh. Misalnya, sebut dia, Plt Dirut PLN yang baru saja diangkat, Sripeni Inten Cahyani.

"Kalau kita lihat dari basic pendidikan beliau (Sripeni), itu sebenarnya dari sisi kompetensi tidak ada. Karena dia pendidikannya adalah sarjana teknik kimia, terus juga S2-nya di Akuntansi," tukas Bambang dalam keterangan pers, Rabu (7/8/2019) malam.

Sama halnya dengan Dirut PLN sebelumnya yang saat ini sudah menjadi tersangka KPK, Sofyan Basir. Dia berpandangan, Sofyan merupakan lulusan sarjana Akuntansi yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Dirut PLN.

Pihaknya menganggap lembaga BUMN seperti PLN memerlukan sosok pemimpin yang memahami kerja teknis di semua tingkatan.

"Nah, terus ditambah lagi yang milih, yang memberikan suatu regulasi di PLN itu adalah menteri ESDM, Jonan (Ignasius Jonan). Nah, itu juga Pak Jonan pendidikannya sarjana akuntansi. Nah, ini saya enggak ngerti, kok, orang-orang yang masuk di situ ekonomi semua. Padahal, pos kementerian atau PLN ini adalah hal-hal yang sangat teknis," tegas anggota Komisi V DPR RI ini.

Menurutnya, pos kementerian atau lembaga seperti BUMN, ESDM, dan PLN harus diisi oleh orang yang berlatar pendidikan linier dengan kompetensi di bidangnya.