Standar Pelayanan RSUD Sleman dalam Penilaian KARS

SLEMAN - Tim Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) mulai Selasa hingga Jumat (15-18/1/2019) melakukan penilaian Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) di RSUD Sleman. Selain untuk mengetahui rumah sakit itu sudah sesuai dengan standar akreditasi atau belum, penilaian ini juga sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan rumah sakit.

Ketua Tim KARS Retno Indrastuti mengatakan beberapa objek atau fokus dalam kegiatan ini, yaitu pimpinan rumah, izin, penyediaan obat, standar pelayaanan dan tenaga medis. Pertama pimpinan rumah sakit harus tenaga medis (dokter/dokter gigi). Rumah sakit juga harus memilik izin operasional dan instalasi pembuangan air limbah (IPAL) yang valid, serta pengadaan obat-harus obatan melalui jalur distribusi resmi.

"Persyaratan lainnya yaitu bila rumah sakit melaksanakan pelayanan kemoterapi, pelayanan tersebut harus sesuai standar dan peraturan perundang-undangan. Seluruh staf medis yang memberikan asuhan kepada pasien di rumah sakit juga wajib memiliki surat tanda registrasi (STR) dan surat izin praktik (SIP) yang valid," kata Retno di sela-sela penilaian RSUD Sleman, Rabu (16/1/2019).

Retno menjelaskan, jika dari survei rumah sakit didapatkan pelanggaran terhadap kelima standar mutlak tersebut, maka kelulusan akreditasi rumah sakit akan ditunda tiga bulan untuk memberi kesempatan rumah sakit memperbaiki dan melengkapi persyaratan.

Plt Direktur RSUD Sleman Joko Hastaryo mengatakan untuk kepentingan tersebut, pihaknya telah mempersiapkan semua kelengkapan untuk akreditasi. Termasuk semua yang ada di RSUD Sleman sesuai dengan kondisi sebenarnya, tidak ada yang dilebih-lebihkan atau yang bersifatnya formalitas saja.

Bupati Sleman, Sri Purnomo mengatakan dengan adanya survei akreditasi ini diharapkan dapat memberikan hasil yang seusai dengan kualitas serta dapat menjadikan motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan di RSUD Sleman.