213 Kontainer Sampah Dikembalikan Sri Lanka ke Inggris

COLOMBO - Sebanyak 213 kontainer berisi sampah dikirim kembali ke Inggris sebagai negara asalnya atas perintah pemerintah Sri Lanka. Ratusan kontainer itu berisi sampah plastik dan biologis, termasuk dugaan bagian tubuh manusia. Sri Lanka menjadi negara terbaru di Asia yang menolak pengiriman sampah dari negara-negara Barat, setelah China melarang impor sampah.

Kebijakan China itu mengacaukan aliran global jutaan ton sampah setiap tahun. ”Ada investigasi yang berlanjut dan kami juga menginformasikan pada para importir untuk mengekspor ulang segera ke pelabuhan pertama asal kontainer itu diekspor,” papar juru bicara Badan Cukai Sri Lanka Sunil Jayaratne kepada Reuters.

Dia menambahkan bahwa Inggris telah melanggar Konvensi Basel. Konvensi Basel merupakan traktat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang perdagangan sampah plastik. Selama dua bulan terakhir, Filipina, Indonesia, dan Malaysia telah mengembalikan kontainer sampah itu antara lain ke Kanada, Amerika Serikat (AS), Jepang, Prancis, Australia.

Sekitar 180 negara mencapai kesepakatan pada Mei untuk mengamendemen Konvensi Basel guna membuat perdagangan global sampah plastik lebih transparan dan diatur lebih baik, serta memastikan manajemennya lebih aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan. AS menjadi eksportir sampah plastik terbesar di dunia yang tidak meratifikasi Konvensi Basel tersebut.

Pada Juni lalu, berbagai kelompok lingkungan mendorong negara-negara Asia Tenggara melarang impor sampah dari negara-negara maju untuk membantu mengatasi krisis polusi. ”Greenpeace Asia Tenggara mendorong para pemimpin ASEAN mengangkat isu ini dalam agenda selama konferensi tingkat tinggi (KTT) mereka tahun ini, dan membuat deklarasi bersama untuk mengatasi krisis sampah plastik kawasan.

Deklarasikan larangan segera untuk semua impor sampah plastik,” ungkap pernyataan Greenpeace, dilansir Reuters. Menurut kelompok lingkungan Thailand, menjadi kepentingan ASEAN untuk melarang perdagangan sampah. ”Menyambut sampah plastik dan elektronik dari luar negeri atas nama pembangunan harus segera dihentikan,” ungkap Penchom Saetang, direktur yayasan Ecological Alert and Recovery Thailand.