Ditanya Jatah Menteri, Ini Jawaban Ketum PP Muhammadiyah

YOGYAKARTA - Ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir memastikan kehadiran Muhammadiyah bukan untuk masuk dalam kontestasi politik.Selama ini Muhammadiyah belum diajak komunikasi terkait kursi menteri dalam Kabinet yang akan dibentuk Jokowi-Maruf. Namun banyak kader Muhammadiyah yang mampu duduk dalam berbagai jabatan.

“Muhammadiyah tidak pernah ikut dalam kontensasi politik,” tutur Haedar di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (18/6/2019).

Bahkan Haedar memastikan dirinya tidak akan masuk dalam bursa ataupun kandidat calon menteri. Keberadaan Ketua Umum PP Muhammadiyah bukan untuk terjun dalam politik.

“Ketua PP Muhammadiyah hadir bukan untuk itu,” ucapnya sambil tersenyum ketika ditanya peluangnya untuk masuk dalam kabinet.

Haedar melihat pengisian kabinet merupakan hak dari presiden. Bahkan sejauh ini dirinya juga belum mendengar adanya pembicaraan dengan partai politik pengusung untuk menentukan kandiodat dan komposisi kabinet. Apalagi dengan Muhammadiyah yang bukan merupakan dan tidak pernah ikut dalam kontestasi politik di negeri ini.

Selama ini Muhammadiyah tidak pernah meminta jatah menteri dari presiden. Namun ketika presiden dan parpol pengusung memilih kader Muhammadiyah menjadi Menteri itu diluar kewenangan PP Muhammadiyah. Hal ini sangat mungkin saja terjadi mengingat banyak kader terbaik Muhammadiyah yang mampu duduk dalam berbagai jabata strategis.

“Kader Muhammadiyah itu siap, untuk menjadi Menteri, wartawan, guru ataupun ustadz,” terangnya.

Haedar berharap pemerintahan kedepan akan semakin baik. Presiden Jokowi harus bisa menempatkan kabinet yang lebih memiliki visi. Bukan hanya sekedar bagi-bagai jabatan.

“Muhammadiyah ingin pemerintah kedepan semakin baik good governance,” jelas Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Kamis (18/7/2019).

Menurut Haedar, tugas pemerintahan kedepan adalah menjalankan kewajiban untuk melindungi seluruh tanah air dan bangsa. Hal itu harus menadi konsentrasi dari pemerintah Jokowi-Maruf di masa mendatang. Hal ini harus disikapi dengan menempatkan menteri yang duduk dalam kabinet lebih memiliki visi.

“Jadi tidak hanya sekedar bagi-bagi jabatan saja,” terangnya.