KPK Gendeng Muhammdiyah Bentuk Karakter Bangsa Cegah Korupsi

Kamis, 18 Juli 2019 - 18:25 WIB
KPK Gendeng Muhammdiyah Bentuk Karakter Bangsa Cegah Korupsi
Ketua KPK Agus Raharjo (kiri) dan Ketua Muhammadiyah Haedar Nazir melakukan penandatangan kepahaman pencegahan tindak pidana korupsi di kantor PP Muhammdiyah Jalan Cik Ditiro, Yogyakarta, Kamis (18/7/2019). FOTO/SINDOnews/Priyo Setyawan
A A A
YOGYAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengandeng Muhammdiyah dalam membentuk karakter bangsa sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Sebagai tindaklanjutnya ketua KPK Agus Rahardjo dan ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir melakukan penandatangan kesepahaman (MoU) kerjasama itu di kantor PP Muhammdiyah Jalan Cik Ditiro, Yogyakarta, Kamis (18/7/2019).

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan kerjasama ini bukan hanys sebagai bentuk implemntasi salah satu kwenangan KPK, yaitu pencegahan tindak pidana korupsi, namun yang lebih penitng lagi bagaimana menanamkan budaya antikorupsi tersebut melalui pembentukan karakter bangsa.

“Jadi itu tujuan dari kerjasama ini, yakni pembentukan karakter bangsa,” kata Agus Rahardjo usai penandatangan MoU tersebut di kantor PP Muhammdiyah Jalan Cik Ditiro, Yogyakarta, Kamis (18/7/2019).

Agus menjelaskan untuk penguatannya sendiri dapat melalui berbagai cara, antara lain pendidikan dan latihan. Muhammadiyah dalam pendidikan dan latihan juga sudah memiliki kurikulum dan sisten, KPK juga membuat. Ini bisa disinergikan. “Punya Muhamadiyah disempurnakan menjadi masukan KPK, punya KPK disempurnakan dengan punya Muhammadiyah,” teragnya.

Selain itu, Muhammadiyah juga mempunyai banyak institusi pendidikan, mulai PAUD sampai perguruan tinggi dan juga masjid serta pesantren. Sehingga sangat signifikan dalam membentuk karater bangsa. “Dengan begitu rakyat bisa check dan balance dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan,” tandasnya.

Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan sebenarnya ini buka pertama kali melakukan kerjasama dengan KPK. Sebab sebelumnya sejak tahun 2000 telah bekerjasama untuk program gerakan anti korupsi. Sehingga apa yang saat ini ditanda tangani merupakan akselerasi.

“Untuk itu akan melakukan pendidikan dan pelatihan baik di institusi Muhammadiyah dan masyarakat agar tercipta iklim budaya antikorupsi,” jelasnya.

Selain itu, akan terus mendorong dakwan Muhammadiyah di berbagai institusi pemerintahan, TNI Polri dan lembga terkait untuk memiliki kebijakan, korupsi itu harus hilang, maka penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi harus menjadi komitmen kolektif. Bukan hanya tugas KPK. “Kalau institusi ini, punya political will yag massif bersama KPK, insya Allah ada progres yang luar biasa,” ungkapnya

Muhammadiyah juga akan menanamkan nilai dakwah yang membentuk karaktrer dan orang Indonesia yang berbudi luhur dalam meraih harta kekayaan dengan cara yang halal dan toyiban. “Itu satu bentuk yang kami lakukan,” paparnya
(nun)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 0.9039 seconds (0.1#10.140)