Ini Lho Pos Menteri di Kabinet Jokowi Incaran PKB

Sabtu, 06 Juli 2019 - 20:37 WIB
Ini Lho Pos Menteri di Kabinet Jokowi Incaran PKB
Wakil Sekjen PKB Daniel Johan menyebut, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perekonomian menjadi incaran PKB. Foto/Abdul Rochim.
A A A
JAKARTA - Meski Jokowi-Maruf Amin belum dilantik, sejumlah pihak mulai meributkan kursi menteri. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengajukan sepuluh nama untuk menempati jabatan menteri di kabinet jilid dua pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Dari beberapa pos kementerian yang ada, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perekonomian di antaranya yang menjadi incaran partai tersebut.

Wakil Sekjen PKB Daniel Johan mengatakan, dirinya mengaku belum mengetahui persis nama-nama calon menteri yang akan diajukan ke presiden. Hanya saja, berdasarkan pembicaraan antara Cak Imin panggilan akrab Muhaimin Iskandar dengan Jokowi di Istana Negara, beberapa hari lalu, fokus utamanya adalah memberikan masukan kepada presiden mengenai pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini pendidikan, terutama pesantren.

”PKB menginginkan bagaimana pendidikan pesantren ini tidak kalah dengan sekolah unggulan,” ujar Daniel Johan saat menjadi pembicara dalam diskusi Polemik Radio MNC Trijaya Network di D’Consulate Resto & Lounge, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7/2019).

Hal ini sejalan dengan perjuangan PKB selama ini, dimana pesantren menjadi basis suaranya. PKB bahkan mengusulkan untuk menggabungkan Kemendikbud dengan Kemenristekdikti. Termasuk pendidikan keagamaan yang selama ini dikelola Kementerian Agama menjadi satu dalam wadah lembaga Kementerian Pendidikan. Daniel Johan mengakui partainya akan sangat senang jika Jokowi mempercayakan pos menteri pendidikan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR ini mengatakan, hal kedua yang juga menjadi fokus partainya adalah masalah perekonomian kerakyatan. Artinya, bagaimana kabinet Jokowi jilid dua mendatang benar-benar bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena itu, PKB pun mengincar pos kementerian yang berkaitan dengan perekonomian kerakyatan seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), termasuk kementerian yang berkaitan dengan nelayan dan pedesaan.

Alasannya, petani dan nelayan merupakan satu kesatuan yang selama ini juga menjadi basis pendukung PKB. Menurutnya, PKB ini berusaha meningkatkan daya beli masyarakat yang menurun sehingga memiliki multiplayer effect terhadap perekonomian masyarakat. ”Menteri Desa mungkin. Di bidang pendidikan, menyangkut masyarakat banyak, menyangkut petani dan nelayan. Kalau menpora dikasih ke generasi milenial kali,” katanya.
(nun)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 1.7257 seconds (0.1#10.140)