Agar Tepat Sasaran, DIY Butuh Panitia Ad Hoc Penanggulangan Kemiskinan

Rabu, 03 Juli 2019 - 08:12 WIB
Agar Tepat Sasaran, DIY Butuh Panitia Ad Hoc Penanggulangan Kemiskinan
Potret kemiskinan. Ilustrasi
A A A
YOGYAKARTA - DPRD DIY terus berusaha merumuskan upaya penanggulangan kemiskinan yang efektif dan tepat sasaran. Panitia Khusus Penanggulangan kemiskinan berusaha mengusulkan tim khusus yang sifatnya ad Hoc.

Ketua Pansus Penanggulangan Kemiskinan DPRD DIY Danang Wahyu Broto mengatakan, saat ini data kemiskinan di DIY kurang valid. Untuk itu pihaknya berusaha merumuskan strategi pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran.

"Yang jelas kita harus out of the box untuk pengentasan kemiskinan, kalau hanya menyerahkan kepada pemerintah tidak akan selesai," terangnya kepada wartawan, Selasa (2/7/2019).

Dijelaskannya, dengan demikian perlu ada pihak ketiga untuk melakukan pendataan kemiskinan. Hal ini mulai dari pendataan sampai penyaluran bantuan kemiskinan tidak hanya dilakukan dari pemerintah sampai perangkat desa tingkat bawah atau RT - RW. "Perlu dibentuk lembaga Ad Hoc yang menangani khusus bantuan kemiskinan," ujar politisi Gerindra ini.

Dia berharap dengan adanya lembaga Ad Hoc ini menjadikan proses pendataan menjadi akurat, bebas nepotisme. Kalau ini bisa dilakukan maka bisa menjamin data valid dan tepat sasaran.

"Karena saat ini setiap warga miskin mendapat bantuan Rp 9 juta per tahun, ini yang harus diluruskan sehingga tepat kepada yang berhak," ulasnya.

Tidak hanya itu dengan pendataan yang melibatkan lembaga Ad Hoc di luar pemerintahan, target menurunkan angka kemiskinan semakin jelas." Karena saya yakin angka kemiskinan DIY apabila data valid tidak di atas angka rata rata nasional," tegas dia.

Untuk itu lembaga bentukan yang sifatnya Ad Hoc ini harus diisi orang profesional dan bebas kepentingan. "Bisa dibilang Ad Hoc ini semacam EO (event organizer) pengentasan kemiskinan," lanjut Danang.

Sekretaris Komisi D DPRD DIY Suwardi mengatakan, penanggulangan kemiskinan menjadi isu sentral bagi Provinsi DIY. Dana yang dikucurkan begitu besar, tapi angka kemiskinan masih tetap tinggi.

"Komisi D DPRD DIY selaku pengusul Raperda Dana Kemiskinan berharap, pembahasan di pansus bisa menemukan formula yang tepat dalam mengentaskan kemiskinan," ujarnya.

Untuk itu pihaknya mendesak target yang jelas dalam penanggulangan kemiskinan. "Targetnya angka kemiskinan menjadi 7 persen pada tahun 2022," kata dia.
(mif)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 1.1937 seconds (0.1#10.140)