Atasi Kemiskinan, Pemda DIY Bisa Contoh Bali

Sabtu, 12 Januari 2019 - 14:09 WIB
Atasi Kemiskinan, Pemda DIY Bisa Contoh Bali
Kabag Humas dan Protokol Setwan DPRD DIY (dua dari kiri) memberikan cenderamata kapada Kepala Bagian Publikasi Biro Humas Setda Pemprov Bali I Gede Arya Diputra (kiri) didampingi Koordinator wartawan Unit DPRD DIY Santoso Suparman. FOTO/SINDOnews/AINUN NA
A A A
BALI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sukses menekan angka kemiskinan. Dalam 10 tahun terakhir pemerintah daerah bisa menekan angka kemiskinan hingga 4,01% jauh di bawah target angka kemiskinan nasional sebesar 9,5%. Pemda DIY diharap bisa mencontoh langkah Pemprov Bali mengatasi kemiskinan ini.

Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Bali, I Wayan Sumarajaya menyebut berbagai program pengentasan kemiskinan di antaranya bedah rumah, sekolah gratis bagi anak dalam rumah tangga sederhana, jaminan kesehatan termasuk penerbitan Pergub No 99 tahun 2018 tentang pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali.

Pemprov Bali juga menggelontorkan dana Rp1,2 miliar kepada desa-desa yang masih dianggap miskin serta membuat program jaminan kredit masyarakat. "Berbagai progam ini telah mampu menekan angka kemiskinan secara efektif," katanya saat berdiskusi denga wartawan unit DPRD DIY dan Setwan DPRD DIY yang melakukan kunjungan ke Bali, Jumat (11/1/2019).

Selain melakukan berbgai program tersebut, Pemda juga berusaha menyampaikan pesan sosial dalam masyarakat bahwa miskin itu tidak enak, tidak benar dan tidak sesuai ajaran agama. Di Bali bahkan ada lagu khusus yang intinya menyebut bahwa miskin itu dosa. Lagu ini dibuat oleh gubernur Bali periode sebelumnya.

"Kami berusaha memberikan pemabahan melalui budaya, miskin itu dosa, membuat orang menjadi miskin dosanya besar sekali dan pemimpin yang membiarkan semua itu terjadi dosanya maha besar,” ujarnya.

Sebelum berkunjung ke Dinas PMD, rombongan juga menyempatkan diri berdiskusi dengan Humas Pemprov Bali. Di tempat ini tema yang dibahas juga tentang pengentasan kemiskinan.

Kepala Bagian Publikasi Biro Humas Setda Pemprov Bali I Gede Arya Diputra mewakili menyebut untuk mengatasi disparitas antara wilayah selatan dan utara Bali salah satunya dengan merencanakan pembangunan bandara di wilayah utara. Harapanya wilayah utara di Bali juga mampu tumbuh seperti di wilyah selatan.

"Pada 2025, Bali ditargetkan memiliki bandara baru yang berada di Buleleng. Lokasi bandara baru ini direncanakan sangat dekat dengan tiga Kabupaten miskin yaitu Karangasem, Klungkung dan Bangli. Harapannya mampu meningkatkan di wilayah ini," katanya.

Koordinator rombongan wartawan unit DPRD DIY Santoso Suparman menyebut apa yang dilakukan Pemprov Bali sangat mungkin bisa dicontoh dan diaplikasikan di Yogya. Apalagi angka kemiskinan di DIY masih cukup tinggi.”Ini bisa jadi role model bagi Pemda DIY untuk pengentasan kemiskinan. Status istimewa harusnya menjadi pelecut untuk memerangi kemiskinan,” terangnya.
(amm)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 2.7633 seconds (0.1#10.140)