Tiga Instansi Pemprov Jateng Ikuti Top 99 Inovasi Pelayanan Publik

Senin, 01 Juli 2019 - 17:02 WIB
Tiga Instansi Pemprov Jateng Ikuti Top 99 Inovasi Pelayanan Publik
Gubernur Ganjar Pranowo saat menyimak pemaparan rencana inovasi Pelayanan Publik 2019 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) di ruang kerjanya, Senin (1/7/2019). FOTO/IST
A A A
SEMARANG - Tiga instansi Pemprov Jateng akan mengikuti Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Selasa (9/7/2019) mendatang. Masing-masing Dinas Pekerjaan Umum, Sumberdaya Alam dan Tata Ruang (DPUSDA Taru), RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto, dan RSJD Surakarta.

Direktur RSUD Margono Haryadi Ibnu Junaedi memaparkan program aplikasi yang diberi nama Tele Apik (Teyeng Ndeleng Antrean Pendaftaran lan Poliklinik). Aplikasi itu untuk memudahkan pasien melihat antrean melalui Android maupun website.

"Aplikasi ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang akan dan sedang memanfaatkan pelayanan kesehatan di ruang pendaftaran maupun di poliklinik, sehingga pasien dapat memperhitungkan estimasi waktu untuk mendapatkan pelayanan," kata Haryadi saat memaparkan rencana inovasinya kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Senin (1/7/2019).

Dia menjelaskan, aplikasi itu merupakan pengembangan dari sistem registrasi online yang telah dimulai awal tahun ini. Aplikasi itu untuk menyempurnakan estimasi waktu pelayanan yang telah tercantum dalam sistem registrasi online. Menurut dia, kunjungan rawat jalan dalam sehari rata-rata antara 900-1.000 pasien dengan layanan 19 klinik yang terdiri atas spesialis dan subspesialis.

Aplikasi tersebut akan memudahkan mobilisasi pasien. Dalam registrasi online, sebenarnya sudah ada estimasi waktunya. Namun saat ini pelayanan kadang lebih cepat dari estimasi tersebut.

"Dengan Tele Apik ini dari rumah pun, pasien bisa melihat nomor antrean di pendaftaran, di poliklinik juga bisa dilihat sudah sampai nomor antrean berapa," katanya.

Sementara itu, Direktur RSJD Surakarta Agustini Chirstiawati memaparkan kepada gubernur tentang aplikasi Payjem Pas Ngamuk (Pelayanan Jemput Pasien Ngamuk). Aplikasi itu didasari atas keresahan lembaganya yang melihat ketika penjemputan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang tidak sesuai prosedur.

"Penjemputan pasien sering membuat terluka, bisa lebam, bahkan sampai patah tulang, diikat dengan tali rafia. Aplikasi ini, orang bisa melaporkan jika ada ODGJ kemudian kita kirim tim profesional melalui pendekatan berwibawa. Pendekatan pertama pada cara mekanik, obat sebagai upaya terakhir untuk mengurangi cedera," katanya.

Ganjar Pranowo menanggapi paparan dua RS tersebut sebagai hasil inovasi yang berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai harapan, mudah, murah, dan cepat.

"Tetapi, harapan saya, dengan mengikuti kompetisi ini, ukurannya jangan melihat saya dan Pak Sekda. Kami ini hanya pembuat kebijakan. Ukurannya juga bukan mendapatkan juara atau sertifikat, tetapi kepuasan masyarakat," katanya.
(amm)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 7.1404 seconds (0.1#10.140)