Jimly Minta Hindari Demo di Medsos dan Jalanan Usai Putusan MK

YOGYAKARTA - Sengketa pemilu presiden sudah selesai dengan hasil putusan MK. Untuk itu masyarakat diminta menahan diri untuk tidak mengeluarkan ujaran yang bisa merusak suasana.

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengatakan, saat ini diperlukan upaya merawat dinamika bangsa. Keputusan MK harus dihormati semua pihak. "Untuk itu saatnya Move on, tidak usah demo di medsos, jangan. Demo di jalanan juga tidak perlu," Ungkapnya saat menghadiri silaturahmi ICMI DIY dengan Parpol di kantor DPD Perwakilan DIY di Yogyakarta, Sabtu (29/6/2019).

Dijelaskannya, seringkali masyarakat berusaha menggunakan media sosial untuk memberikan komentar. Baik komentar yang miring maupun komentar yang terkadang membuat pendukung menjadi emosi. "Ya jangan mudah bawa perasaan atau baper, ndak usah dibaca," ulasnya.
Saat ini baik Prabowo maupun Jokowi sudah mengerti kehidupan bernegara. Untuk itu tidak perlu diajari care rekonsilisasi. "Mereka sudah paham, sudah mengerti, tidak perlu kita ajari," ucap mantan Ketua MK ini.

Dilanjutkannya, yang penting para tokoh bangsa, tokoh politik para pemimpin formal dan informal dengan kesadaran mengurangi ujaran kebencian. Dia beralasan, pernyataan negatif dan menebar kebencian akan menjadikan suasana kembali memanas. "Karena kubu yang menang dan kalah sama banyaknya," ulasnya.

Dari catatannya, saat ini Indonesia memiliki 178 juta warga. Dari jumlah itu yang memilih kubu nomor satu 85 juta, satunya lagi 68 juta."Harus diingat, Itu banyak sekali, 68 juta orang ingin ganti Presiden, Kalau 10 persen saja emosional kan 7 juta orang," kata guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini.

Diapun mengapresiasi ICMI DIY yang langsung menggandeng semua parpol untuk berbicara mengenai bangana dan negara." Konteks lokal ya DIY, " bebernya.

Ketua ICMI DIY Hery Zudianto mengatakan, pihaknya mendorong para wakil rakyat untuk memperjuangkan masyarakat. Perbedaan pandangan dan dukungan di Pilpres bukan alasan untuk terpecah. "Kami berharap karena harapan warga DIY ada di pundak mereka baik wakil rakyat dan juga DPD," katanya.