Muhammadiyah Sampaikan Selamat kepada Jokowi dan Prabowo

JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengucapkan selamat kepada dua pasangan calon presiden, Joko Widodo-KH Maruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Keduanya sama-sama menjadikan putusan MK sebagai rujukan konstitusional dalam sengketa Pilpres 2019.

Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, meski seluruh permohonan yang diajukan ditolak majelis hakim MK, namun Prabowo-Sandi menghormati putusan tersebut. Hal ini menunjukkan kedewasaan dan kenegarawanan politik sebagai modal berharga dalam kehidupan kebangsaan.

"Karenanya diucapkan selamat kepada pasangan Jokowi-Maruf atas terpilihnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024. Selamat pula kepada Prabowo-Sandi yang menunjukkan sikap legowo menjadi contoh bagi keteladanan politik bangsa," kata Haedar dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/6/2019).

Haedar menuturkan, tugas dan tantangan bersama bangsa Indonesia saat ini dan ke depan sangatlah berat di berbagai bidang kehidupan yang memerlukan tekad kesungguhan politik yang tinggi bagi pemegang mandat rakyat lebih dari kemenangan itu sendiri. Indonesia juga memerlukan kebersamaan dari seluruh kekuatan nasional.

Karenanya, lanjut Haedar, politik partisan 01 dan 02 sudah berakhir serta tidak perlu diperpanjang dalam isu dan kepentingan apapun, yang ada adalah satu keluarga besar Indonesia.

Dia berharap, Presiden dan Wakil Presiden untuk semua dan bukan untuk satu golongan pemilih dan pendukungnya saja, sehingga harus mengayomi dan menjadi pemimpin seluruh rakyat Indonesia.

Kata Haedar, pascakeputusan MK hendaknya seluruh rakyat dan kekuatan bangsa melangkah bersama meraih masa depan Indonesia berkemajuan guna menyelesaikan masalah-masalah besar bangsa guna mewujudkan cita-cita nasional yang kian berat dan penuh tantangan.

Dia mengimbau kepada semua pihak, agar tidak perlu euforia dalam kemenangan karena masalah dan tantangan Indonesia sangatlah berat dan kompleks. Jauhi pula keterbelahan bangsa akibat sikap politik yang negatif dan ekses dari pemilu.

"Jangan sampai Indonesia terkaveling-kaveling dalam primordialisme dan pengkutuban politik, agama, dan golongan yang menyebabkan lemahnya persatuan Indonesia," ucapnya.