Sistem Zonasi PPDB Dikeluhkan, Ganjar Usul Kuota Prestasi Ditambah 20%

KENDAL - Pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan menggunakan sistem zonasi menjadi pro dan kontra di masyarakat. Sejumlah orang tua calon siswa mengeluhkan sistem zonasi ini karena tidak bisa memilih sekolah yang diinginkan anaknya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB masih menimbulkan persoalan di masyarakat. Penerapan zonasi dengan kuota 90% dan jalur prestasi hanya 5% menyebabkan banyak siswa cerdas yang telah menyiapkan diri tidak bisa masuk sekolah yang diinginkan.

Untuk itu, Ganjar mengusulkan kepada Mendikbud agar kuota jalur prestasi diubah dari 5% menjadi 20%. "Kalau bisa 20%, maka mereka yang berprestasi yang sekolahnya niat, ujian belajar sungguh-sungguh mendapatkan pilihan sekolah melampaui zonasi yang sudah ditetapkan," kata Ganjar di Kendal, Jumat (21/6/2019).

Ganjar berharap dengan persoalan-persoalan yang terjadi saat ini, Kemendikbud dapat mengevaluasi dan melakukan perbaikan, sehingga saat PPDB online SMA dilaksanakan serentak pada 1 Juli tidak ada lagi gejolak di masyarakat. "Harapannya tidak terjadi satu sistem yang merugikan masyarakat, orang tua, anak-anak. Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh anak harus mendapatkan sekolahan," katanya.

Apabila usulan dari Jateng terkait penambahan kuota jalur prestasi dan usulan terkait tata cara pendaftaran tersebut diakomodasi, kata Ganjar, maka secara otomatis akan ada perubahan peraturan gubernur atau pergub terkait PPDB. Selain menunggu hasil rakor, ganjar juga membuka lebar aduan dan masukan dari masyarakat terkait PPDB online melalui kanal media sosial Twitter, Instagram atau pun lapor gubernur.

Sementara itu, Murti, orang tua calon siswa yang hendak mendaftar di SMP Negeri 1 Brangsong, Kendal merasa kesulitan karena domisilinya di luar zona sekolah. Dia hanya pasrah karena pendaftaran tahun ini beda dengan tahun sebelumnya.