BPKP Apresiasi Laporan Keuangan Pemda di Jawa Tengah

SEMARANG - Sebanyak 25 pemerintah daerah (Pemda) di Jawa Tengah, telah mencapai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada level tiga. Pencapaian tersebut menunjukkan sudah terbangunnya infrastruktur pengendalian dan implementasinya.

“Selain infrastruktur, pengendalian dan implementasi yang sudah terbangun, prosesnya juga terdokumentasikan dengan baik,” kata Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Bonny Anang Dwiyanto CIA CFRA, saat acara Pelantikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jateng Salamat Simanullang, di Grhadhika Bhakti Praja, Senin (17/6/2019).

Menurutnya, salah satu manfaat atau hasil implementasi SPIP yang baik adalah keandalan laporan keuangan. Berdasarkan data BPKP, dari 36 pemerintah daerah yang meliputi provinsi, kabupaten dan kota, 35 di antaranya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Daerah tahun 2018.

Pencapaian opini WTP tersebut, kata Bonny, menunjukkan jika laporan keuangan pemda di Jateng telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintah Indonesia. Di samping itu, secara tidak langsung juga merepresentasikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

“Capaian ini layak kita apresiasi dan syukuri sebagai hasil kerja bersama seluruh komponen pemerintah daerah di Jateng. Namun kami berharap capaian tidak membuat kita semua jadi terbuai dalam euforia keberhasilan,” ujarnya.

Gubernur Ganjar Pranowo menyampaikan, capaian opini WTP di wilayahnya tiap tahun memang mengalami peningkatan. Namun masih ada satu pemda yang tertinggal. Dia berharap keberadaan Salamat Simanullang sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jateng yang baru tetus memberikan pendampingan.

“Opini WTP di Jateng tiap tahun meningkat. Cuma kurang satu, yakni Brebes. Jadi, Pak Salamat (Kepala BPKP) selamat bertugas. Saya minta Brebes ikut didampingi. In sya Allah tahun 2020 Brebes sudah seperti daerah lainnya,” tukasnya.