Aktivis 98 Berpeluang Jadi Menteri, RJ: Itu Hak Prerogatif Jokowi

JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo bertemu dengan para aktivis 98 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (16/6/2019). Dalam kesempatan itu, Jokowi menyatakan di periode keduanya sebagai Presiden RI tidak menutup kemungkinan melibatkan aktivis 98 di jajaran Kabinet Kerja Jilid 2.

Merespons pernyataan itu, Ketua Umum Rumah Jokowi (RJ), Yongki Jonacta Yani mengatakan bahwa Jokowi dan aktivis 98 tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan.

"Jika kita tarik kembali ke Pilpres 2014, terpilihnya Jokowi sebagai Presiden RI untuk pertama kali dan kembali terpilih untuk kedua kalinya pada Pilpres 2019 tidak lepas dari peran aktivis 98," kata Yongki saat dihubungi melalui telepon, Senin (17/6/2019).

Para aktivis 98, lanjut Yongki, bahu-membahu menyukseskan pencalonan Jokowi, salah satunya dengan menjelma sebagai relawan. "Kami tidak ingin Orde Baru bangkit dan berkuasa kembali. Jika sampai terjadi akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi bangsa ini," ujarnya.

Tak hanya itu, Jokowi diyakini oleh para aktivis 98 dapat memberikan perubahan dan kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keyakinan itu sudah dibuktikan pada periode pertama kepemimpinannya.

Namun Yongki menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk menunjuk siapa yang tepat membantunya di Kabinet Kerja Jilid.2. "Hak prerogatif presiden," ujarnya.

Namun Yongki mengingatkan, siapa pun yang dipilih Jokowi menjadi menteri harus dapat menuntaskan program kerja yang telah dicanangkan, terutama program menumbuh-kembangkan dan meningkatkan daya saing ekonomi rakyat.

Sementara itu, Sekjen Rumah Jokowi, Omar Aram mengatakan, jika ada aktivis 98 yang masuk ke dalam jajaran Kabinet Kerja Jilid 2 bukan berarti barter politik. Menurutnya, Jokowi memerlukan orang-orang yang loyal terhadap dirinya dan memiliki kesepahaman dalam membangun bangsa Indonesia.

"Jokowi tidak akan sulit mencari orang yang loyal dan memiliki kesepahaman dengan dirinya. Tentunya juga berkualitas, di antaranya para aktivis 98 yang menjelma sebagai relawan pendukungnya," kata Omar.

Yang terpenting, kata Omar, dengan masuknya aktivis 98 dalam struktur Kabinet Kerja Jokowi-Maruf Amin untuk lebih memastikan terwujudnya cita-cita reformasi. "Tapi kembali lagi, Jokowi sebagai Presiden RI memiliki hak prerogatif menyusun struktur kabinetnya. Dia tahu mana yang terbaik untuk bangsa ini," katanya.