Pemkab Pekalongan Bertekad Gelar Pilkada Serentak yang Aman dan Kondusif

PEKALONGAN - Di tengah pandemi COVID-19 yang sedang dihadapi saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan tengah menyiapkan beberapa aspek penting yang dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada Serentak yang aman dan kondusif di Kabupaten Pekalongan.

“Bawaslu RI dan KPU RI menyatakan bahwa untuk menuju tahapan Pilkada serentak ditengah-tengah pandemi COVID-19 ini, perlu ada hal-hal serius yang akan kami siapkan. Prinsip Pilkada ini jalan, tapi aman dari Covid-19 dan edukasi kepada pemilih yaitu warga masyarakat ini harus dilakukan seaman mungkin jadi,tidak ada yang dikorbankan,’’ kata Bupati Pekalongan KH.Asip Kholbihi ,Jumat (5/6/2020).

Bupati mengatakan, konsekuensi untuk mewujudkan idealisasi pilkada yang aman di tengah masa pandemi COVID-19 adalah pada aspek anggaran. Sehingga Pemkab Pekalongan telah melakukan sebanyak tiga kali refokusing dan realokasi anggaran untuk penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Pekalongan

Untuk menuju idealisasi pilkada aman di tengah pandemi seperti ini,konsekuensinya itu pada aspek anggaran. KPUD Kabupaten Pekalongan mengajukan anggaran tambahan jika diakumulasikan Rp20 miliar.

"Ini tentu membutuhkan pemikiran yang sangat serius dari Pemkab Pekalongan, karena kita sudah melakukan tiga kali refokusing dan realokasi anggaran untuk penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Pekalongan baik pada aspek preventif maupun kuratif," jelasnya.(Baca juga : P ekalongan Tetapkan Tanggap Darurat Banjir Rob 14 Hari )

Dengan adanya pengajuan penambahan anggaran dari KPU,lanjut dia, Pemkab Pekalongan akan tetap berupaya untuk merealokasi dan merefokusing serta rasionalisasi hal yang paling penting untuk melaksanakan Pilkada serentak 2020.

"Dan ketika KPUD Kabupaten Pekalongan mengajukan penambahan anggaran untuk pilkada serentak ditengah-tengah pandemi COVID-19 sekitar Rp20 miliar,tentu kita harus berpikir keras lagi untuk merealokasi,merefokusing dan yang paling penting adalah rasionalisasinya," tandasnya.

Pihaknya juga mengusulkan supaya masa kampanye bisa dipercepat supaya rasionalisasi terhadap hal lain yang mendukung pelaksanaan pilkada serentak dapat diwujudkan.

"Tapi saya juga mengusulkan agar tenggang waktu kampanye itu diperpendek. Tadi berdasarkan masukan melalui teleconference juga banyak masukan dari para gubernur dan bupati yang mengusulkan supaya masa kampanye diperpendek supaya celah fiskal ini mampu untuk merasionalisasikan hal lain yang mendukung pelaksanaan pilkada serentak,seperti penambahan TPS yang hampir 628," sebutnya.