SINDOnews.com Luncurkan Kanal Pemilu Cerdas

Kamis, 10 Januari 2019 - 16:20 WIB
SINDOnews.com Luncurkan Kanal Pemilu Cerdas
Sejumlah narasumber dan pimpinan redaksi KORAN SINDO dan SINDOnews berbincang sebelum Round Table Discussion Pemilu Cerdas Tanpa Baper: Berbeda Pilihan Itu Biasa dan Peluncuran kanal Pemilu Cerdas 2019 di SINDOnews.com. FOTO/SINDOnews/Isra Triansyah
A A A
JAKARTA - Portal berita SINDOnews.com meluncurkan kanal Pemilu Cerdas, Kamis (10/1/2019). Peluncuran ditandai dengan penekanan tombol oleh Pemimpin Redaksi SINDOnews.com dan Koran SINDO, Djaka Susila serta Pung Purwanto.

Peluncuran kanal Pemilu Cerdas disaksikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto.

Kemudian disaksikan juga oleh Anggota Direktorat Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean serta Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Joko Widodo (Jokowi)-KH Maruf Amin Ade Irfan Pulungan.

"Kami berharap, ini sumbangsih dari kita," ujar Djaka Susila dalam sambutannya di Gedung SINDO, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (10/1/2019).

Dalam peluncuran ini juga digelar Round Table Discussion Pemilu Cerdas Tanpa Baper: Berbeda Pilihan Itu Biasa. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi lembaganya dalam menyiapkan Pemilu serentak 2019.

Sebelum mengungkap "serangan bertubi-tubi" yang dialami KPU, Arief terlebih dahulu menyampaikan proses tahapan pemilu dan kontestasi pemilu yang diprediksinya akan ketat.

"Sejak awal saya sudah merasa kompetisinya kan sangat ketat. Kalau kompetisinya ketat, ini tahapannya sangat rumit," uja Arief.

Dia memprediksi kontestasi Pilpres 2019 akan berlangsung sengit karena kembali diikuti dua pasang calon.

Dalam hal ini, Arief mengaku memulai dari proses pembahasan UU Pemilu yang dianggapnya terlambat. Arief mengatakan jika pada pemilu 2014, UU sudah diundangkan jauh-jauh hari, Pemilu 2019 disebutnya UU ditetapkan sehari sebelum tahapan pemilu dimulai.

"Nah sejak saat itu kami sudah merasa ini ada bibit-bibitnya," kata Arief.

Selanjutnya, persoalan dan serangan terus dialami lembaganya dari mulai masalah daftar pemilih tetap (DPT), kotak surat suara sampai dengan yang terbaru munculnya kasus 7 kontainer surat suara yang tercoblos yang ternyata hoaks.

"Jadi judulnya secara mental kami (penyelenggra pemilu) sudah menyampaikan itu," tandasnya.
(amm)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 3.9124 seconds (0.1#10.140)