Senior Demokrat Persoalkan Andi Arief Dkk

JAKARTA - Internal Partai Demokrat bergejolak. Manuver politik Andi Arief, Ferdinand Hutahahean dan Rachland Nashidiq dianggap tak sesuai dengan marwah Partai Demokrat. Para senior Partai Demokrat yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) mempersoalkan keberadaan ketiganya.

GMPPD menilai pernyataan Ferdinand, Rachland dan Andi terkait Pemilu 2019 maupun Pasca-Pemilu 2019, selama ini tidak sesuai dengan marwah, karakter dan jati diri Partai Demokrat.

"Sehingga melahirkan inkonsistensi dan kegaduhan, membenturkan Partai Demokrat dengan partai, tokoh dan komunitas lainnya, khususnya terhadap ulama dan umat, yang berdampak adanya antipati dan kontraproduktif terhadap Partai Demokrat," ujar Presidium GMPPD, Max Sopacua dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/6/2019).

Secara internal, GMPPD memandang harus dilakukan kebijakan yang sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku. "Kepada yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan permohonan maaf dan tidak mengulanginya lagi," katanya.

Di samping itu dia mengatakan, Demokrat bersyukur telah melewati ambang batas 4 persen (7,7 persen) dan meraih posisi urutan terendah sejak Partai Demokrat menjadi peserta Pemilu 2004. Menurutnya, pada 2004 Demokrat menempati urutan kelima dan di 2019 menempati urutan ke-7.

"Terkait kondisi ini, diperlukan adanya introspeksi dan evaluasi menyeluruh untuk kemudian bersama seluruh potensi dan kader guna membangkitkan semangat dan langkah bersama mengembalikan marwah dan kejayaan Partai Demokrat," ujar anggota Majelis Tinggi Demokrat ini.

Sedangkan terkait Pilpres 2019, Max menambahkan, Demokrat tetap harus konsisten dan istiqamah mendukung dan berjuang secara maksimal bersama pasangan Prabowo-Sandiaga Uno dalam menempuh langkah konstitusional hingga tuntas.

Seiring dengan itu lanjut dia, seluruh kader Demokrat dapat menjalin silaturahim dan rekonsiliasi dengan pihak manapun untuk membangun komunikasi dan rekonsiliasi moral bersama seluruh elemen bangsa dari partai, komunitas dan kerja sama dengan pihak manapun.

"Termasuk mendukung dan bekerjasama dengan Pimpinan Nasional Presiden RI-Wakil Presiden RI yang disahkan Konstitusi untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara," ujarnya.

Dia melanjutkan, khittah dan fitrah Partai Demokrat sejatinya adalah partai terbuka milik rakyat dan terlahir dari kekuatan aspirasi dan amanah rakyat. Kata Max, Demokrat bukan milik perseorangan, keluarga atau kelompok tertentu.

Dia mengatakan, Demokrat selamanya akan lahir tumbuh dan berkembang seiring dengan denyut nadi, aspirasi dan amanah rakyat. "Mencermati dan merasakan atas kondisi real dan obyektif, dan untuk memberikan kontribusi bagi kehidupan demokrasi yang sehat dan beradab serta perannya dalam pembangunan berkelanjutan, Partai Demokrat harus segera diselamatkan. Demokrat kembali ke fitrah meraih kejayaannya kembali," ujarnya.

Demi untuk penyelamatan Partai Demokrat dan kontribusinya bagi kehidupan demokrasi dan pembangunan berkelanjutan, GMPPD segera menyiapkan dan melaksanakan Silaturahim Nasional.

"Untuk memanggil dan mengundang para Kader dan Keluarga Besar Partai Demokrat yang pernah bersama dan berjuang mendirikan dan membangun PD dalam rangka Penyelamatan Partai Demokrat bagi peran sertanya untuk terus memperjuangkan aspirasi dan amanat rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," tuturnya.

"Untuk itu kami menetapkan momentum puncak GMPPD dengan menyiapkan, mendorong dan melaksanakan suksesnya Kongres Luar Biasa (KLB) selambatnya pada 9 September 2019 mengingat telah berakhirnya Pemilu 2019 dan memasuki masa Pilkada 2020 demi mengembalikan kejayaan Partai Demokrat di 2024 demi untuk masa depan terbaik Indonesia," pungkasnya.