Pemprov Jateng Delapan Kali Berturut-turut Raih WTP

SEMARANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jateng 2018, Senin (27/5/2019). Laporan itu diserahkan Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono kepada Gubernur Jateng Ganjar dan Pranowo dan Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi.

Berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan, untuk ke delapan kalinya atau berturut-turut, BPK memberikan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada LKPD Jateng 2018.

Ganjar Pranowo menyatakan, penilaian WTP merupakan buah hasil kerja bersama-sama Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu juga dukungan DPRD yang sungguh-sungguh mengikuti ketentuan.

"Meski WTP, bukan berarti tanpa pengecualian. Kita harus kembali melakukan cara terbaik. Prestasi harus dinaikkan. Sebelum 60 hari, kita upayakan segera membuat rekomendasi pasca diterimanya LHP atas LKPD ini," kata Ganjar seusai Sidang Paripurna DPRD dengan acara Penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018.

Sementara itu, Agus Joko Pramono menyatakan, Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan masih bermasalah, meski hal itu tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

"Sistem SPI belum terintegrasi dengan sebagian aplikasi pendukung dan belum lengkap secara sistem. Aset peralihan personel, peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D) Dinas Pendidikan belum dikelola tertib," ungkapnya.

Merespons catatan itu Ganjar berjanji segera membahas dan mengerjakan bersama-sama dengan instansi terkait lainnya.

"Apa kesulitannya kita bicarakan, tapi jangan ngapusi, kalau bisa jangan bilang tidak bisa. Kalau tidak bisa jangan bilang bisa. Selanjutnya kita akan naik kelas yakni penilaian sesuai kinerja. Di dapur kita ini juga ramai, tunjuk-tunjukan, saling memonitoring," katanya.