BAKN DPR Ingatkan Desa di Sleman Transparan Kelola Dana Desa

SLEMAN - Ketua Badan Akuntabel Keuangan Negara (BAKN) DPR Andreas Eddy Susetyo mengingatkan desa-desa di Sleman harus transparan dan akuntabel dalam mengelola dana desa. Sebab dana desa sangat stretegis untuk pembangunan desa, sehingga harus benar-benar sampai ke rakyat dan dirasakan manfaatnya. Apalagi setiap tahun alokasi dana desa di APBN terus meningkat.

"Karena itu mekanisme penggunaan dan laporan pertanggung jawab dana desa harus jelas," kata Andreas Edy Susetyo saat berkunjung ke Pemkab Sleman, Rabu (22/5/2019).

Andreas mengatakan, kedatangan BAKN ke Sleman untuk optimalisasi pemanfaatan Dana Desa guna meningkatkan pembangunan dan perekonomian di Sleman. Untuk itu, sebagai mitra Badan Pemeriksa Keuagan (BPK), siap mendampingi dan memberi masukan-masukan soal pengelolaan keuangan, khususnya dana desa tersebut.

"Karena tupoksi BAKN DPR memang untuk menelaah dan menindaklanjuti rekomendasi dari BPK," kata anggota Fraksi PDIP itu.

Untuk itu, terus akan melakukan komunikasi dan membangun sinergi yang baik dengan para pemangku kepentingan, terutama dalam memaksimalkan pemanfaatan dana desa, termasuk bagaiman membuat laporan dengan baik sesuai aturan.

Bupati Sleman Sri Purnomo menjelaskan secara umum desa-desa di Sleman telah mengunakan dana desa dengan baik dan sesuai dengan aturan. Di antaranya digunakan untuk mengembangkan potensi yang ada di desa tersebut. Seperti desa wisata Tebing Breksi, Prambanan, Puri Mataram, Sleman dan Kampung Flory, Mlati, sehingga keberadaan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Namun kami tetap mengawasi sekaligus mengevaluasi penggunaan dana desa tersebut agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya," kata Sri Purnomo.

Rombongan BAKN DPR yang berjumlah 9 orang tersebut diterima Bupati Sleman di ruang rapat bupati. Turut mendampingi bupati Sleman, antara lain Kepala BKAD Hardi Kiswoyo, Kepala Bappeda, Kunto Riyadi, Kepala Dinas PMD, Priyo Handoko dan perwakilan Inspektorat Sleman.