Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Bawaslu Tolak Laporan Kecurangan TSM dalam Pilpres 2019
Bawaslu menolak laporan BPN Prabowo-Sandi yang menduga adanya kecurangan terstruktur, sistematis dan masif pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Foto/SINDOnews/Rakhmatulloh
A
A
A
JAKARTA - Laporan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno terkait dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), tidak terbukti. Hal ini didasarkan putusan pendahuluan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas laporan: 01/LP/PP/ADM/TSM/RI/00.00/V/2019 yang disampaikan, Senin (20/5/2019).
"Menetapkan, menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM tidak dapat diterima," ujar Ketua Majelis Bawaslu, Abhan saat membacakan putusan di ruang sidang Bawaslu, di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).
Dalam putusannya, Bawaslu mengingatkan tentang Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
Sementara itu, Anggota Majelis Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan pertimbangan tentang putusan tersebut di antaranya laporan yang dimasukkan oleh pelapor yang menunjukkan adanya perbuatan terstruktur dan masif yang dilakukan oleh terlapor hanya berupa print out berita online yang tidak didukung dan bukti lainnya baik berupa bukti dokumen, surat, maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan terlapor yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis.
"Sehingga bukti yang dimasukkan oleh terlapor belum memenuhi kriteria bukti sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum," tutur Ratna.
Selain itu, Ratna mengatakan pelapor tidak memasukkan bukti yang menunjukkan adanya perbuatan terlapor yang dilakukan secara sistematis dengan adanya pertemuan diinisiasi oleh terlapor untuk melakukan perbuatan administratif yang terstruktur sistematis dan masif dalam Pilpres 2019.Dengan demikian, lanjut Ratna, laporan pelapor belum memenuhi kriteria persyaratan bukti sistematis.
"Menetapkan, menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM tidak dapat diterima," ujar Ketua Majelis Bawaslu, Abhan saat membacakan putusan di ruang sidang Bawaslu, di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).
Dalam putusannya, Bawaslu mengingatkan tentang Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
Sementara itu, Anggota Majelis Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan pertimbangan tentang putusan tersebut di antaranya laporan yang dimasukkan oleh pelapor yang menunjukkan adanya perbuatan terstruktur dan masif yang dilakukan oleh terlapor hanya berupa print out berita online yang tidak didukung dan bukti lainnya baik berupa bukti dokumen, surat, maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan terlapor yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis.
"Sehingga bukti yang dimasukkan oleh terlapor belum memenuhi kriteria bukti sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum," tutur Ratna.
Selain itu, Ratna mengatakan pelapor tidak memasukkan bukti yang menunjukkan adanya perbuatan terlapor yang dilakukan secara sistematis dengan adanya pertemuan diinisiasi oleh terlapor untuk melakukan perbuatan administratif yang terstruktur sistematis dan masif dalam Pilpres 2019.Dengan demikian, lanjut Ratna, laporan pelapor belum memenuhi kriteria persyaratan bukti sistematis.
(amm)
Explore More