People Power Rawan Benturan Sosial, Warga Semarang Tak Perlu Ikutan

Senin, 20 Mei 2019 - 12:01 WIB
People Power Rawan Benturan Sosial, Warga Semarang Tak Perlu Ikutan
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi meminta warga Semarang tidak ikut serta dalam aksi people power karena rawan benturan sosial. FOTO/iNews/TAUFIK BUDI
A A A
SEMARANG - Warga Kota Semarang diimbau tak ikut serta dalam aksi people power yang sedianya dilakukan pada 22 Mei 2019. Kegiatan pengerahan massa itu rawan terjadi konflik horizontal.

"People power atau istilah lainnya, menurut saya hal itu tidak perlu dilakukan pada era sekarang. Kita mengerti bahwa pemerintah, kepolisian, sampai dengan Muspida sangat kooperatif dan terbuka," kata Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Senin (20/5/2019).

"Lebih baik hal-hal yang membuat sekelompok masyarakat tidak berkenan, ya diselesaikan melalui jalur hukum. Kenapa harus mengerahkan massa, yang ternyata itu saudara kita, coba ditandingkan dengan massa yang lain yang ternyata saudara keluarga besar negara Indonesia, lalu mereka berantem. Apa manfaatnya?," ujar wali kota yang akrab disapa Hendi. (Baca Juga: Ratusan Massa dari Puluhan Ormas di Banyumas Tolak People Power)

Politikus PDIP itu mengimbau pihak-pihak yang tak puas dengan hasil Pemilu 2019 untuk menempuh jalur konstitusional. Apalagi, bila pihak tersebut memiliki bukti yang cukup sehingga tidak dilakukan melalui peradilan jalanan.

"Lebih baik kalau ada ketidakpuasan disampaikan secara resmi ke pengadilan, aparat penegak hukum, supaya ada sebuah solusi yang mereka tadinya curiga itu hasilnya secara hukum seperti apa," katanya.

Pria yang akrab disapa Hendi itu menyampaikan, Kota Semarang relatif kondusif pasca-pesta demokrasi 17 April. "Ya enggak (perlu ikut-ikutan aksi people power). Biar diselesaikan oleh bos-bos. Semarang insya Allah adem-adem saja," katanya. (Baca Juga: Ajakan People Power Hanya Emosi Sesaat, MUI Jateng: Jangan Diikuti)
(amm)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 1.3454 seconds (0.1#10.140)